Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Francine Widjojo mengatakan, PSI memperjuangkan hal tersebut dengan mengajukan permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada Senin (3/4) telah disidangkan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, seharusnya revisi UU Pemilu tetap dilanjutkan. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dalam UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui, jika menoleh ke belakang, maka pihaknya sempat menyodorkan alternatif agar pilpres dan pileg dipisah. Hal tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Golkar.

Bamsoet malah mengusulkan agar ambang batas enam atau tujuh persen. Dia mengatakan akan mengusulkan itu ke Golkar.

Untuk masalah Pilkada, DIM yang diajukan ialah terkait status panitia pengawas dan waktu penanganan pelanggaran Pemilu.

Selain dua UU itu, Mardani menyebut undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik juga perlu direvisi. Menurut Politisi PKS ini, revisi UU parpol sensitif.