Tahapan Pemeriksaan Wajib Pajak, Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Di dalam kaitannya terhadap tahapan pemeriksaan wajib pajak, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami dengan baik.
Di dalam kaitannya terhadap tahapan pemeriksaan wajib pajak, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami dengan baik.
Definisi pajak ini sesuai dengan Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan yang ada di Indonesia. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.
Tersangka yang telah merugikan negara senilai Rp1,316 miliar langsung ditahan di Lapas Kedungpane Semarang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap tanggapan masyarakat pasca pemerintah menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dia menyebut masyarakat menilai aturan soal pajak ini sebagai langkah pemerintah membebani masyarakat.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan menarik pajak atas penghasilan natura atau fasilitas yang diterima karyawan dari tempat bekerjanya. Kebijakan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang jadi bagian dari reformasi perpajakan.
Direktur Penegakan Hukum, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Eka Sila Kusna Jaya mengatakan semua wajib pajak dipersilakan mengikuti Program Pelaporan Sukarela (PPS) yang akan mulai dilakukan pada 1 Januari 2022 mendatang.
Tersangka pidana perpajakan senilai Rp41 miliar lebih, Robert Hadi Wijaya (RHW), terancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Dia juga terancam denda maksimal 4 kali dari jumlah pajak terutang.
Pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021 lalu rupanya disambut positif oleh mayoritas masyarakat. Kesimpulan ini dipaparkan oleh Continuum Data Indonesia, yang melakukan penelitian opini publik terhadap UU baru perpajakan tersebut di lingkup media sosial.
Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Sofjan Wanandi berpandangan sama. Percepatan pembahasan RUU KUP pada waktu itu membuat para pengusaha berpikir kebijakan itu akan membunuh pengusaha. Apalagi banyak kabar miring mengenai RUU tersebut.
Kementerian Keuangan memproyeksi rasio pajak Indonesia pada 2022 akan tumbuh tinggi dikisaran 9 persen dari PDB. Proyeksi tersebut optimis tercapai, sebab pemerintah telah meresmikan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 7 Oktober 2021 lalu.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, visi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dapat terwujud melalui langkah-langkah reformasi.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menegaskan, penggunaan NIK sebagai NPWP untuk WP Orang Pribadi (OP) merupakan upaya pemerintah mereformasi basis data kependudukan yang terintegrasi dan terpadu.
Dari sisi administrasi, UU HPP menutup berbagai celah aturan (loopholes) yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis terkini. Hal ini berkaitan dengan maraknya bisnis yang berbasis digital mengikuti pesatnya kemajuan teknologi informasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) memberikan keberpihakan kepada pelaku UMKM. Bagi pelaku usaha warung kopi atau warung makan dengan pendapatan per bulan maksimal Rp 500 juta tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
Setidaknya pendapatan negara akan bertambah Rp 140 triliun karena adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang akan mulai diterapkan pada 1 April 2022.
Dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) pemerintah memiliki objek pajak baru yakni pajak karbon. Pengenaan pajak karbon ini akan mulai berlaku pada April 2022 untuk PLTU batubara PLN dengan tarif dasar Rp 30 per kilo CO2e.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, setiap masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak langsung dikenakan pajak. Sebab, ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) perorangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP).
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, pengaturan ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030.