DPR Resmi Sahkan Perubahan UU MD3, Kursi Pimpinan MPR Jadi 10. Palu sidang diketuk, secara resmi UU MD3 telah disahkan DPR. Selanjutnya, Mendagri mewakili presiden menyampaikan pandangan terhadap revisi UU MD3.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah setuju adanya revisi tersebut demi keterwakilan fraksi sesuai parliamentary threshold saat pemilihan umum.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Very Junaidi menilai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) adalah momen untuk maksimalkan pelibatan perempuan di parlemen.

"Jadi revisi itu adalah, ini juga UU inisiatif dan disetujui oleh seluruh partai termasuk PDIP," ujar Airlangga

"Saya belum masuk DPR," ujarnya

Pasal yang akan direvisi terkait dengan penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang.

Anggota Baleg Sebut NasDem Minta Revisi UU MD3 Dilakukan Tahun Depan. Hendrawan menegaskan, hanya ada satu pasal saja yang direvisi terkait penambahan pimpinan MPR. Dia menilai memang perlu tidak ada salahnya untuk UU MD3 direvisi.

Johnny menilai belum ada urgensi penambahan tersebut. NasDem pun belum membahas revisi UU MD3 bersama partai lain.

"Kita kan mengusulkan agar ada revisi UU MD3 untuk pimpinan MPR karena kita berharap di MPR itu representasi dari perwakilan rakyat," ujar Amir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

"Kita sesuai dengan UUD MD3. Kita kan sudah sepakat pembentukan Ketua DPR, maka sesuai dengan ketentuan UUD itu, pemenang Pemilu adalah ketuanya, yang (pemenang) dua, tiga, empat, lima itu adalah nomor perolehan suara parpol yang masuk ke DPR," jelasnya.