Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, 65 persen dari pengelolaan dana pensiun (dapen) di BUMN yang perlu perhatian khusus. Dia tak ingin ada kasus-kasus serupa Jiwasraya maupun Asabri di pengelolaan dapen BUMN lainnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, dana tersebut digunakan untuk membayar para pensiunan PNS pusat maupun daerah. Meskipun ada PNS daerah diangkat oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Terhitung pada 2022 ini, pemerintah perlu mengalokasikan dana sekitar Rp119 triliun. Itu naik dari 2021 yang sebesar Rp112,29 triliun, pada 2020 senilai Rp104,97 triliun, 2019 Rp99,75 triliun, dan di 2018 sebesar Rp90,82 triliun.

Piter pun mempertimbangkan skema fully funded untuk pembayaran dana pensiun PNS. Melalui skema ini, nantinya uang jaminan hari tua aparatur sipil negara berasal penuh dari iuran yang dilakukan antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri.

Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, sejak tahun 2017 pemerintah sudah membahas rencana perubahan skema pensiun PNS dan berencana diterapkan pada tahun 2020. Hanya saja rencana tersebut batal lantaran pandemi Covid-19.

Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan pembayaran pensiun yang dimasukkan dalam pos anggaran belanja pegawai. Tahun ini saja, anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 136,4 triliun.

Bank BTN telah berkoordinasi dengan PT Taspen untuk memudahkan pembayaran pensiunan Taspen bulan April 2020 di mana seluruh uang pensiun langsung masuk ke rekening penerima pensiun tanpa ada blokir.

Berdasarkan pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, fasilitas yang diperoleh mantan presiden di antaranya rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Selain itu, disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

Taspen menyebut sedang menyiapkan segala aspek yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para PNS.

Menurut Yuddy, pemerintah hanya akan merubah sistem pembayaran saja, tanpa menghilangkan hak pensiunan PNS.

Kebijakan mengubah sistem dan konsep pembayaran pensiunan PNS ini mulai berlaku 2017.