Menurutnya, putusan vonis bebas pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah memupus harapan dan kepercayaan publik, khususnya korban untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan HAM.

Menurut Sumedana, pihak kejaksaan selaku penuntut umum masih ada waktu pikir-pikir selama 14 hari ke depan setelah vonis majelis hakim dibacakan pada Kamis (8/12) lalu. Sebelum melakukan upaya kasasi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan enam orang saksi dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Paniai. Dua di antaranya yakni mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto, dan bekas Pangdam Cendrawasih, Mayjen TNI (Purn) Fransen G Siahaan.

Ketua Majelis Hakim Sutisna Sawati mengatakan agenda sidang hari ini masih terkait pemeriksaan keterangan saksi. Sutisna menanyakan saksi yang seharusnya sudah siap dihadirkan untuk memberikan kesaksian.

Sidang kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang menjerat eks perwira penghubung Kodim 1705/Paniai, Mayor Inf (purn) Isak Sattu menghadirkan mantan Kapolres AKBP (Purn) Daniel T Prionggo dan Wakapolres Kompol Hanafi. Dalam kesaksiannya, Hanafi mengaku mendengar suara letusan senjata dari arah perbukitan.

Saat sidang, salah satu saksi yakni sopir Wakil Kepala Kepolisian Resor Paniai, Abner Onesimus Windesi memperkirakan suara letusan senjata api saat kerusuhan di Koramil 1705-02/Enarotali.

Direktur Amnesty International, Usman Hamid mengaku menghormati penjelasan majelis hakim terkait keputusan tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa Mayor Inf (purn) Isak Sattu. Meski demikian, publik bertanya terkait tidak dilakukan penahanan.

Mayor Inf (Purn) Isak Sattu selaku Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai sebagai komandan militer seharusnya mengetahui bahwa pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya sedang melakukan pelanggaran HAM berat.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar hari ini menggelar sidang perdana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, Rabu (21/9). Ada 200 personel Brimob menjaga sidang tersebut.

Sidang kasus pelanggaran berat HAM dengan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu akan digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sendiri telah mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: Prin-41/A/Fh.2/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 dan menunjuk 34 orang sebagai Tim Penuntut Umum, untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM yang Berat dalam Peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014.

Komnas HAM siap apabila diminta untuk hadir sebagai saksi di meja persidangan. Termasuk untuk turut terlibat melihat jalannya persidangan.

Ketut menyampaikan proses penyerahan dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) pada pukul 09.00 Wib tadi. Dimana Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

IS, yang berstatus purnawirawan TNI, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, pada 2014. Saat peristiwa Paniai itu terjadi, tersangka IS merupakan perwira penghubung di Kodim Paniai.

Ketut mengatakan jika alasan tidak ditahan karena IS selama menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat, pada Jampidsus masih kooperatif.

Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Provinsi Papua Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Selain prajurit TNI dan personel polisi, penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa empat saksi ahli terkait perkara tersebut. Empat saksi ahli dari Ahli Laboratorium Forensik dan Ahli Legal Audit.

Menurut Andika, TNI pada kasus itu hanya perlu memastikan adanya kejelasan serah terima prajurit yang akan menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus Paniai oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).