Tim Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK yang dibentuk Komnas HAM RI kembali melaksanakan penggalian keterangan ahli melalui daring pada hari ini Rabu (14/7).

Firli menyebut pihaknya sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait hal ini. Perjanjian kerjasama antara dua instansi ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) masing-masing lembaga.

Khusus hari ini, tim menggali tentang gambaran terkait prinsip dasar asesmen metode, kode etik dan metode dasar prinsip kerja wawancara serta "informed consent".

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi yang bermarkas di Berlin, Jerman itu mengaku prihatin dengan KPK di bawah kepemimpinan Komjen Pol Firli Bahuri.

Surat tersebut merupakan tanggapan Pimpinan KPK atas surat keberatan atas keberatan tindak lanjut hasil tes asesmen wawasan kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Satgas Pembelajaran Internal nonaktif KPK Hotman Tambunan menyatakan, dalam surat keberatan itu para pegawai KPK mempertanyakan sikap Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri yang menarik-narik lembaga lain untuk memberhentikan pegawai.

Pakar Hukum Administrasi Negara Prof Aidul Fitriciada mengatakan, tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menguji kompetensi sosial kultural pegawai lembaga antirasuah.

Menurut Hotman, data hasil asesmen bukanlah data rahasia bagi peserta, karena data tersebut bukanlah hasil intelijen sebagaimana disebutkan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Data asesmen juga bukan data yang dikecualikan bagi peserta sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyebut diklat bela negara dan wawasan kebangsaan merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Jubir KPK menyatakan pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan BKN terkait hal ini. Untuk permintaan dokumen yang bersifat rahasia di Dinas Psikologi AD dan BNPT, Ali memastikan itu menjadi kewenangan BKN berkoordinasi dengan dua instansi tersebut.

Anam mengimbau BIN, BNPT, dan BAIS TNI dapat kooperatif untuk datang dan hadir dalam agenda klarifikasi.

Setelah rapat tim tersebut, BKN mendapat mandat untuk melaksanakan tes wawasan kebangsaan. BKN sendiri sebetulnya memiliki instrumen tes wawasan kebangsaan namun tidak sesuai dengan level pegawai KPK.

Sehingga untuk pelaksanaan TWK, Bima menyebut para assesor melakukan tiga metode, yaitu indeks moderasi bernegara (IMB-68), penilaian rekam jejak atau profiling, dan tes wawancara.

Pun, Bima tak bisa menyampaikan detil pemeriksaan dirinya di Komnas HAM. Yang jelas, menurut Bima, dirinya telah menjelaskan detil setiap pertanyaan yang diajukan Komnas HAM.

Taufan mengungkapkan, dari pemeriksaan sebelumnya terhadap para staf BKN masih belum menjawab pertanyaan seputar teknis pelaksanaan TWK yang menjadi titik polemik.

"Tentang siapa sih sebetulnya yang punya gagasan ini. Pilihan TWK seperti ini dari siapa sebetulnya. Tujuannya apa kita kan ingin tahu," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Dalam putusan itu, alih status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan pegawai KPK dengan alasan apapun. Menurut Hotman, putusan MK itu sudah bersifat mengikat.

Hotman mengatakan, setidaknya ada dua alasan yang mendasari sembilan pegawai KPK yang dibebastugaskan akibat tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) mencabut permohonan uji materi tersebut.