Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengaku tidak mempersoalkan adanya promo tarif atau diskon yang diberikan oleh aplikator ojek online (ojol). Hanya saja dia menekankan, agar pihak aplikator tidak memberikan diskon di bawah batas tarif minimum yang telah diatur.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, dari jumlah sebelumnya hanya diberlakukan 5 kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, kini pihaknya memperluas kembali sebanyak 41 kota yang terdiri dari zona I, II dan III.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, rencana penerapan tersebut berdasarkan usulan kedua aplikator yakni Go-Jek dan Grab.

Pemerintah dan sejumlah pemangku kebijakan didukung untuk membatasi pemberian diskon pada tarif ojek online atau ojol.

Tarif baru ojek online untuk wilayah Jabodetabek sebesar Rp2.000/Km (Tarif batas bawah), Rp2.500/Km (Tarif batas atas), dan Rp8.000-Rp10.000/4 Km (Biaya jasa minimal).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengatur diskon atau potongan harga tarif ojek online Grab dan GO-JEK. Dia menjelaskan, dalam hal ini Kemenhub hanya mengatur dari sisi transportasi saja.

President of Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata angkat suara terkait dugaan predatory pricing atau monopoli harga dalam pemberian diskon tarif ojek online. Kepada media, dia membantah dugaan tersebut.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi angkat bicara soal rencana pembatasan diskon tarif Ojek Online (Ojol) yang tengah dikaji Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, diskon pada tarif transportasi online seharusnya tidak menjadi masalah.

Tarif baru ojek online (ojol) kini sudah berjalan hampir sebulan setelah resmi berlaku pada 1 Mei 2019 lalu. Tarif baru tersebut sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 348 Tahun 2019 dan berlaku di lima kota besar yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar.

Sebagai operator, Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, perusahaan akan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan pemerintah.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan besaran tarif ojek online yang berlaku efektif pada 1 Mei 2019 lalu. Lahirnya aturan tersebut kemudian menimbulkan aksi perang tarif bagi dua operator seperti Gojek dan Grab, sebab subsidi dan perang tarif menjadi bagian dari skema promosi oleh keduanya.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan besaran tarif ojek online yang berlaku efektif pada 1 Mei 2019 lalu. Lahirnya aturan tersebut menimbulkan aksi perang tarif ojek online, dengan memberikan harga promo yang kemudian besaran menjadi tidak masuk akal atau sangat murah.

Muslich mengatakan, akibat dari perubahan tarif tersebut juga akan berdampak adanya penurunan permintaan terhadap ojek online. Masyarakat dikhawatirkan justru akan memilih menggunakan moda transportasi lain.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi angkat bicara terkait keluhan aplikator ojek online (ojol). Sebab, permintaan layanan menurun pasca-kenaikan tarif ojol. Sementara, dari sisi pengemudi, rata-rata menyatakan puas dengan tarif baru. Sebab, mereka mendapat hasil yang lebih dari sebelumnya.

Penegasan tersebut disampaikan terkait dengan masih maraknya perang tarif promo oleh aplikator ojek online, meski per Mei 2019 sudah ada tarif baru. Menurut dia, ternyata intervensi pemerintah terhadap tarif telah menciptakan masalah baru berupa perang promo yang jor-joran.

Pemberlakuan tarif ojek online (ojol) yang ditetapkan pemerintah cukup menuai banyak komentar dari masyarakat. Tak sedikit bahkan mengeluhkan tarif ojol yang terlampau tinggi. Sudah berjalan seminggu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku akan melakukan evaluasi terkait penerapan tarif ojol baru itu.

Pengamat transportasi dan Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Dharmaningtyas mengatakan, apa yang dilakukan Grab Indonesia masih terbilang wajar. Asalkan, bentuk promo yang diberikan tidak sampai melanggar aturan.

Budi mengatakan, ada potensi untuk tarif ojek online ini kembali diturunkan. Namun tetap harus menunggu dari hasil survei yang dilakukan. Survei tersebut mencakup kepatuhan dua aplikator terhadap regulasi tarif baru, juga tanggapan dari pihak masyarakat dan pengemudi ojek online.