Kebijakan penyesuaian tarif listrik tersebut diperlukan untuk mengurangi beban pemerintah terkait program subsidi energi dan kompensasi energi sebesar Rp 350 triliun. Menyusul, kenaikan harga sejumlah komoditas energi dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN siap melaksanakan keputusan pemerintah yang menyesuaikan tarif listrik (tariff adjustment) kepada pelanggan rumah tangga mampu nonsubsidi golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan pemerintah (P1, P2 dan P3) mulai 1 Juli 2022.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN siap melaksanakan keputusan Pemerintah yang menyesuaikan tarif tenaga listrik (tariff adjustment) kepada pelanggan rumah tangga mampu nonsubsidi golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan pemerintah (P1, P2 dan P3) mulai 1 Juli 2022.

Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo memastikan, penyesuaian tarif listrik akan diberlakukan per 1 Juli 2022 mendatang. Itu menyasar kelompok rumah tangga di atas 3.500 VA dan pemerintahan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, sejak tahun 2017, belum ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh golongan pelanggan. Dalam menjaga tidak ada kenaikan tarif listrik, pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak 2017 hingga 2021.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (Tariff Adjustment) triwulan III 2022 atau periode Juli-September 2022. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2022 mendatang.

Sidang kabinet kerja Jokowi-Maruf Amin menyetujui kenaikan tarif listrik pelanggan PLN dengan daya 3.000 VA ke atas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Tulus Abadi menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik dan gas elpiji subsidi kemasan 3 kilogram pada tahun ini. Menurut Tulus, kebijakan tersebut mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakatnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi sinyal akan menaikkan tarif listrik di tahun ini. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/11).

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo buka suara, soal rencana penyesuaian tarif listrik yang kabarnya akan dilakukan pada 2022 ini. Darmawan mengatakan, putusan akhir kebijakan itu bukan jadi wewenang PLN.

Pemerintah akan mulai menerapkan pajak karbon mulai 1 April 2021 mendatang. Akibatnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara akan dikenakan pajak karbon senilai USD 2 atau sekitar Rp 30.000 per ton karbon yang dilepaskan bila melebihi batas ketentuan yang diterapkan.

Wakil Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno meminta, PLN mengkaji secara hati-hati rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non subsidi. Menurut Eddy, kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen yang sampai sekarang ekonominya masih terdampak Pandemi Covid-19.

Rencana Penyesuaian Tarif Listrik Non Subsidi di Tahun 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana menerapkan kembali tarif adjustment (tarif penyesuaian) bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non subsidi tahun 2022.

Penyesuaian tarif ini akan berlaku bagi 13 golongan pelanggan non subsidi. Dalam penentuannya, akan mengikuti pergerakan tiga faktor. Di antaranya pergerakan kurs, harga minyak mentah dunia, dan tingkat inflasi.

Nilai perpanjangan stimulus listrik yang diberikan pemerintah sama dengan nilai yang diberikan pada triwulan II periode April hingga Juni 2021. Pelanggan golongan rumah tangga, bisnis kecil, dan industri kecil daya 450 voltampere (VA) baik reguler maupun prabayar mendapat diskon 50 persen.

Pemerintah bakal segera menghapus diskon listrik dan subsidi. Sejak April 2021, pemerintah mengurangi subsidi listrik PLN kepada 33 juta pelanggan dari semua kategori.

Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golongan Karya, Dave Laksono mengatakan, usulan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut. Sebab ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum akhirnya disetujui atau ditolak.

Komunikasi dari PLN kepada pelanggan yang kurang efektif ini, membawa rentetan panjang di masyarakat. Seperti salah satu permasalahan pelanggan yang disebutkannya sampai bunuh diri karena tagihan listriknya naik.