Namun, secara elektabilitas partai politik tidak banyak mengalami perubahan. Posisi teratas masih diduduki oleh PDI Perjuangan dengan 21,9 persen.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan mengatakan, kepuasan publik terhadap kinerja presiden terus meningkat selama 3 bulan terakhir.

LSI mendapati tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil pulih.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, setidaknya ada lima hal yang melatari tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan era Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Mahfud menambahkan, meningkatnya angka tersebut mengonfirmasi kepuasan publik terhadap presiden berkorelasi erat dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jika kedua hal itu baik trendnya maka akan berdampak terhadap Jokowi sebagai kepala negara.

Pada temuan lain, mayoritas responden juga percaya polisi akan menyelesaikan kasus tewasnya Brigadir J secara jujur dan adil sesuai prosedur penegakan hukum.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan kepercayaan publik terhadap Polri turun ke urutan terendah dibandingkan institusi penegak hukum lain.

Menurut Djayadi, ada peningkatan yang cukup signifikan terkait tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. Jika pada Mei 2022 angkanya baru menyentuh 64 persen, memasuki awal Juli menjadi 70 persen.

LSI juga merilis elektabilitas partai politik (parpol) yang menjadi pilihan masyarakat Lampung bila Pileg DPR RI dan DPRD Provinsi digelar saat ini. Pada simulasi semi terbuka 17 lambang partai di Lampung, Partai Gerindra untuk sementara menduduki posisi kedua, setelah PDI Perjuangan.

Dari simulasi tertutup enam nama Capres, Prabowo mendapatkan 41 persen. Disusul Anies Baswedan 34,8 persen, Sandiaga Uno 6,5 persen, Ganjar Pranowo 5,1 persen, Ridwan Kamil 1,7 persen dan Airlangga Hartarto 0,1 persen. Sedangkan yang tidak menjawab mencapai 10,9 persen.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini menjelaskan, pemerintah menjadikan hasil survei tersebut sebagai acuan untuk mewujudkan kepuasaan masyarakat.

Pada kondisi penegakan hukum nasional, yang menjawab sangat baik 1,8 persen, baik 27,9 persen, sedang 29,9 persen, buruk 31,0 persen dan sangat buruk 2,7 persen. Tidak jawab 6,6 persen.

Sebanyak 79 responden setuju investasi atau pemodal asing di sektor pertambangan harus dibatasi. Untuk sektor penangkapan ikan dan sumber daya laut, 77 responden setuju investasi atau pemodal asing harus dibatasi.

Ketika diberikan pernyataan negatif, mayoritas responden menyatakan tidak setuju. Terdapat 46 persen responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa percaya untuk urusan ekonomi maupun lingkungan. Sementara ada 40 persen responden yang setuju dengan pernyataan tersebut.

Sebanyak 15,1 persen responden survei ini menyatakan keberatan orang berbeda agama menjadi pimpinan di Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah. Sementara 14,1 persen menyatakan keberatan atasannya sebagai kepala bagian/divisi merupakan orang berbeda agama.

"Survei opini publik tentang kinerja menteri, dapat menyesatkan karena bias popularitasnya sangat tinggi. Mungkin kita perlu lebih hati-hati, membaca sebuah pekerjaan ilmiah bernama survei opini publik," kata Hamdi Muluk dalam keterangannya, Minggu (28/2).

Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih tertinggi. Prabowo mencatat elektabilitas sebesar 22,5 persen.

Dari basis pemilih Jokowi-Ma'ruf sebesar 55,5 persen, 22,8 persennya menyumbangkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Sisanya 16,9 persen menjadi pemilih Prabowo Subianto.