Nirwono menjelaskan drainase vertikal akan lebih efektif jika dibuat pada tepi jalan, tepatnya di sisi saluran air khususnya pada lokasi yang kerap terjadi genangan atau rawan banjir kala hujan.

Sumur resapan tersebut dibangun di badan jalan sehingga pekerjaannya mengganggu mobilitas warga. Maka dari itu, agar pekerjaan sumur resapan tak mengganggu mobilitas warga, petugas SDA membangun ulang di median jalan.

DPRD sumur resapan yang sebelumnya dibangun di lokasi yang tidak tepat. Sehingga mengganggu jalan yang ada dan menghambat mobilitas warga. Selain itu, kedalamannya tidak ideal untuk menyerap air.

Sebanyak 200 titik sumur resapan akan dibuat di 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Pembangunan seluruhnya ditargetkan rampung pada Juni 2023 mendatang.

Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Selatan Santo menjelaskan bahwa drainase vertikal berbeda dengan sumur resapan yang telah dibangun meskipun memiliki konsep yang sama.

merdeka.com mencoba melihat sumur resapan tipe baru ini ke lokasi pada Senin (15/5). Secara lebih detail, drainase vertikal ini berada tepat di bawah JPO Halte Transjakarta Seskoal arah Ciledug atau depan Hotel Fontana dan Rumah Makan Padang Sederhana.

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan Santo mengatakan drainase vertikal ini merupakan model baru dengan memadukan galian manual yang dilanjutkan dengan sistem pengeboran menggunakan mesin.

Mestinya, pembuatan sumur resapan mengedepankan fungsi menyerap air dan tentunya dengan kajian dalam menentukan lokasi.

Anwar mengatakan, pihaknya telah memiliki 3.000 sumur resapan di Jakarta Timur.

Adapun dana APBD untuk sumur resapan digunakan untuk pembayaran pembangunan tahun lalu.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, ada tiga skema pembangunan sumur resapan di Ibu Kota. Dudi menjelaskan skema pertama yakni pembangunan sumur resapan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Merujuk pada dokumen RAPBD 2023, alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar itu juga digunakan untuk aktivitas pembangunan Penampungan Air Hujan (PAH) dan konservasi air tanah.

Riza menghargai dan menghormati pendapat para anggota dewan. Ia pun memperbolehkan DPRD berpendapat terkait kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya.

Meskipun demikian, Marullah mengaku akan terus membuat sumur resapan dan membuat kebijakan pembangunan pengendalian banjir lainnya.

Yusmada tidak menampik meski ada sumur resapan, Jakarta masih tetap tergenang air. Namun, perbedaannya adalah durasi genangan atau banjir yang lebih cepat.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyindir bahwa pembuatan sumur resapan di Ibu Kota oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria tidak efektif mengatasi banjir.

Faktor lain yang menjadi penyebab sumur resapan bukan pilihan terbaik mengendalikan banjir adalah karakteristik tanah Jakarta yang lempung.