Kementerian Pertanian harus memiliki data penerima subsidi pupuk yang valid. Lalu aturan penerima subsidi juga dibatasi maksimal memiliki lahan pertanian 1 hektare dari yang saat ini maksimal 2 hektare.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman mengatakan, keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi disebabkan keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari dinas masing-masing daerah. Sampai tanggal 15 Januari 2021, baru ada 217 kabupaten yang menerbitkan SK sebagai syarat penyaluran pupuk bersubsidi.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku kerap dicecar pertanyaan kelangkaan pupuk saat kembali ke daerah pemilihan. Tak hanya dirinya, para anggota komisi yang sama pun kerap mendapat keluhan hilangnya pupuk di peredaran.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Achmad Bakir Pasaman mengatakan, pihaknya akan menyalurkan 9,04 juta ton pupuk bersubsidi, 4,54 juta ton pupuk non subsidi di 2021. Dia juga memprediksi memiliki stok awal tahun 2022 sebanyak 1,9 juta ton pupuk.

Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang pedoman Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021. Dalam Permentan tersebut, HET pupuk naik Rp 300 hingga Rp 450 per kg.

Kementerian Keuangan mencatat sepanjang tahun 2020, realisasi sementara subsidi pupuk mencapai Rp 34,23 triliun atau 139,59 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 72 tahun 2020. Kelebihan realisasi subsidi ini disebabkan adanya penambahan volume pupuk sekitar 1 juta ton pada Oktober 2020.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengungkapkan, sejak November 2020, para petani sudah masuk musim tanam. Dengan demikian, minggu kedua Januari ini menjadi puncak tanam di Indonesia.

KTNA di masing-masing daerah selama ini juga sudah terlibat dalam manajemen pupuk subsidi bersama dengan pemerintah daerah. Pihaknya juga terus mengusulkan untuk penerbitan regulasi ini lebih cepat.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang memiliki usaha lahan dengan total 2 hektare.

Stok pupuk subsidi tersebut terdiri dari 648.853 ton urea, 299.260 ton NPK, 95.514 ton SP 36, 118.620 ton ZA serta 92.157 ton pupuk organik. BUMN industri pupuk itu juga menyiapkan stok pupuk non subsidi yang tersedia sekitar 800.000 ton.

Ketua KTNA Provinsi Jawa Barat, Otong Wiranta menjelaskan bahwa penyesuaian HET pupuk subsidi yang diatur dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020, juga mengatur tentang penambahan jumlah alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2021.

Menurut Dedi, kenaikan HET pupuk ini masih wajar dan lebih baik bagi petani, dibandingkan jika kondisi pupuk subsidi mengalami kelangkaan. Kondisi tersebut akhirnya memaksa petani harus membeli pupuk non subsidi.

Adapun, stok pupuk secara Nasional yang tersedia saat ini mencapai 1,3 juta ton. Terdiri dari 676.648 ton Urea, 451.932 ton NPK, 96.121 ton SP-36, 58.529 ton ZA, dan 99.228 ton organik.

Aspirasi masyarakat soal kelangkaan pupuk disampaikan langsung oleh Cucun dalam rapat paripurna DPR.

Sudah empat bulan petani di beberapa kecamatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengeluhkan adanya kelangkaan pupuk subsidi dari pemerintah. Ketua kelompok wanita tani (Kopnitan) Reski Utama, Nurmiana mengaku kesal dengan adanya kelangkaan tersebut.

Bakir berharap, tambahan alokasi ini dapat menjadi solusi memenuhi kebutuhan petani memasuki musim tanam Oktober-Maret.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima mengaku mendapat masukan dari para petani di lapangan yang mulai sulit mendapatkan pupuk subsidi. Hal ini bukan karena tidak ada pupuk, melainkan kuota pupuk subsidi yang di beberapa wilayah sudah habis.

Ganjar menerangkan, kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini dikarenakan memang alokasinya yang kurang. Sehingga, pembagian sangat sulit dilakukan dan harus benar-benar tepat sasaran.