Hubungan Indonesia-China tengah memanas akibat sengketa di perairan Natuna. Beragam pendapat diberikan. Mulai dari tidak adanya solusi untuk penyelesaian ketegangan. Hingga permintaan agar pemerintah jangan mundur sejengkal pun dan menolak negosiasi.

Konflik di Natuna, Kepulauan Riau, antara China dengan Indonesia masih berlanjut. Untuk mengamankan wilayah NKRI, personel TNI AU dari Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin Pekanbaru mengerahkan empat pesawat tempur F16 ke Perairan Natuna.

Kemenkeu siap untuk memberikan dana talangan apabila memang dibutuhkan Kementerian Pertahanan untuk menambah kapal baru. Nantinya anggaran tersebut berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menegaskan tidak akan ada negosiasi dengan China terkait masuknya kapal mereka ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Akan tetapi, Bakamla tak ingin pula membuat China malu karena dipukul mundur.

Penyusunan Omnibus law tersebut untuk menyatukan tumpah tindih aturan pengurusan kelautan. Saat ini ada tujuh lembaga presiden yang tugasnya tumpang tindih dalam mengurus kelautan. Empat di antaranya yaitu TNI Angkatan Laut, Polisi Air, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Bakamla.

Luhut mengaku sudah menugaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk menyelesaikan. Dia ingin, tahun ini rencana relokasi nelayan di pantai utara (pantura) dan sebagian Sumatera Utara dilaksanakan tahun ini.

Dia menegaskan Indonesia tidak akan bernegosiasi terkait garis batas negara.

Luhut meminta agar semua pihak tak menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia terkait keberadaan kapal China di perairan Natuna. Dia menjelaskan, perairan yang diterobos coast guard China di wilayah ZEE Indonesia itu bukan terkait kedaulatan, melainkan ekonomi.

Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis China atas ZEEI.

Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan China. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie mengatakan, Indonesia tetap harus bersikap tegas terkait ketegangan di Natuna, meskipun Indonesia dan China menjalin hubungan kerja sama dalam bidang investasi. Sebab perihal kerja sama ekonomi dan kedaulatan negara adalah dua hal yang berbeda.

"Ya karena dia merasa itu bagian dari wilayah dia. Karena namanya laut China Selatan. Namanya sekarang laut China Selatan. Makanya kita ganti nama itu. Sebaiknya namanya laut Asia Tenggara saja. Jangan laut China Selatan," imbuhnya.

Presiden PKS Sohibul Iman meminta Presiden Joko Widodo menertibkan para pembantunya yang silang pendapat terkait isu Natuna. Sohibul menyoroti sikap tak tegas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan dengan sikap Menlu Retno Marsudi yang tegas menolak klaim Cina atas laut Natuna.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie memandang kebijakan penenggelaman kapal yang pernah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di periode sebelumnya perlu untuk kembali digelar. Sebagaimana diketahui, Susi amat dikenal dengan slogan 'Tenggelamkan!' untuk kapal pencuri ika

Sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tentang sengketa dengan China di Laut Natuna, berubah. Setelah sebelumnya Luhut meminta masalah ini tidak dibesar-besarkan, kini Luhut secara tegas bicara soal kedaulatan negara.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal, Riswanto, mengatakan pemberangkatan para nelayan ini masih menunggu arahan lebih lanjut. Mengingat, biaya yang dibutuhkan sangat besar, juga keamanan para nelayan.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai tidak ada solusi terkait sengketa di perairan Natuna. Indonesia bahkan perlu selalu siap sedia karena persoalan tersebut akan terus muncul.

Moeldoko juga setuju jika perairan Natuna dijaga dengan ketat agar tidak ada lagi yang berani memasuki perairan tersebut.