Namun, kata dia, rancangan APBD DKI 2022 tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan ITF Sunter.

August tidak mempermasalahkan wacana yang disampaikan Ketua Komisi D Ida Mahmudah, mengenai pembangunan lapangan golf dari gunungan sampah Bantargebang. Setiap anggota berhak menyampaikan gagasan.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah rekomendasi TPST Bantargebang menjadi lapangan golf itu merupakan usulan jangka panjang. Sebab, Pemprov DKI Jakarta sebagai pemilik aset TPST Bantargebang di Kota Bekasi mempunyai perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyarankan agar pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, menggunakan APBD. Langkah itu dinilai lebih efisien ketimbang meminjam dengan suku bunga tinggi.

August mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sejatinya memiliki anggaran Rp1,1 miliar, untuk memberdayakan masyarakat dalam pengolahan sampah dan peningkatan peran serta masyarakat dengan pengembangan Biokonversi Maggot (BSF) senilai Rp182 juta.

Jika tujuan utama pengolahan sampah adalah menghancurkan sampah, tugas itu bisa diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup yang masih memiliki tupoksi dalam pengolahan sampah.

Dibanding menyerahkan tanggung jawab pembangunan ITF kepada perusahaan, Ida menilai memberikan kewenangan pengolahan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup merupakan pilihan baik.

Angka nilai kompensasi yang diputuskan tetap sebesar Rp375 miliar seperti kesepakatan sebelumnya.

Farry menjelaskan bahwa pos pemantau pintu air Depok sempat mencapai siaga tiga dengan ketinggian muka air mencapai 203 sentimeter pada Selasa (19/10) malam.

ITF Sunter diharapkan menjadi tempat alternatif pembuangan sampah mengingat kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang sudah memenuhi kapasitas. ITF diklaim bisa mereduksi volume sampah 80 hingga 90 persen dengan standar emisi Euro 5 dan menghasilkan energi listrik 35 MW per jam.

Jumlah sampah sampah dalam setiap harinya mencapai 7.800 ton. Nantinya pengolahan sampah tersebut tidak hanya dengan pendekatan teknologi ramah lingkungan tetapi juga kolaborasi.

Penyebabnya, tidak ada pemilahan sampah basah dan kering dari sisi hulu, yaitu rumah tangga.

Pemprov DKI berencana membangun 4 ITF yaitu untuk layanan Jakarta wilayah Barat, Timur, Selatan, dan Sunter, Jakarta Utara. Dari empat rencana lokasi, ITF Sunter diproyeksikan menjadi pusat pengolahannya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyampaikan, Pemerintah Kota Bekasi meminta adanya penambahan jumlah kepala keluarga penerima dana bantuan langsung tunai sebagai kompensasi dampak pembuangan sampah di Bantargebang.

Kegiatan pengerukan pada program gerebek lumpur telah dilakukan sejak 24 Maret 2021, untuk wilayah Jakarta Timur, dan dilanjutkan di empat wilayah kota lainnya secara bertahap mulai September 2021 hingga Desember 2021.

Syaripudin mengungkapkan FPSA Skala Mikro dibangun dengan pendekatan pengolahan sampah di sumber dan habis di sumber, yang artinya, proses pengolahan sampah lebih cepat dan memotong jumlah emisi yang berdampak buruk terhadap lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berencana mengusulkan kenaikan 100 persen biaya pengolahan sampah yang diberikan DKI Jakarta ke Bekasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan kebutuhan Pemerintah Kota Bekasi terkait sampah Jakarta perlu dibahas secara detil. Hal ini sehubungan permintaan Pemkot Bekasi agar biaya pengelolaan sampah, tipping fee, pada kontrak selanjutnya naik 100 persen.