Namun demikian, Hakim menerima permohonan Siswadhi sebagai Justice Collaborator (JC), karena yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan semua uang.

Pemerintah resmi melarang ekspor benih bening lobster (BBL). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Dasep yang merupakan seorang pekerja seni, music arranger mengakui jika pernah diminta mentransfer sejumlah uang ke rekening staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, dengan kode 'Bandeng Nusantara'.

Namun demikian, ketika ditanya jaksa terkait kejelasan mobil yang dibeli, Siti mengakui tak mengetahui terkait pembelian karena semuanya dilakukan oleh Andreu.

Keempatnya menjadi saksi untuk lima terdakwa yaitu Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi dan Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih dan Siswadhi Pranoto Loe.

Suharjito menceritakan, terkait keluhannya dalam menjalani bisnis lobster ini ketika berbicara dengan Chandra. Lantaran modal yang disetorkan baik uang komitmen fee maupun uang biaya ekspor BBL tak kunjung balik modal.

Suharjito sendiri merupakan terdakwa yang telah dijatuhi vonis 2 tahun oleh majelis hakim dan telah dikabulkan permohonan justice collaborator atau JC oleh Majelis Hakim. Vonis tersebut diberikan hakim karena terdakwa dianggap mengakui perbuatannya dan bukan menjadi otak penyuapan terhadap eks Menteri Kelautan dan Peri

Terdakwa Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bukanlah pemilik dari PT Aero Cipta Kargo (PT ACK) selaku perusahaan kargo pengirim eskpor benih benur lobster (BBL).

Nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas terdakwa Edhy Prabowo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menepis kabar terkait Prabowo turut andil dalam pengiriman izin benih lobster dari PT Aero Cipta Kargo (PT ACK). Dia menjelaskan PT tersebut bukan milik Prabowo.

Suharjito divonis dua tahun penjara karena terbukti menyuap Edhy Prabowo untuk mendapat izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa menuntut, Suharjito, dihukum tiga tahun penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

Atas permohonan JC, Hakim Ketua Albertus pun akan menerima dan akan diperlajari permohonan JC terdakwa dengan disertai fakta-fakta sidang nantinya.

Suharjito mengaku menyesal atas apa yang terjadi pada dirinya. Dia mengakui saat itu belum mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme. Atas pengakuannya tersebut, Suharjito meminta Hakim Tipikor meringankan hukumannya nanti.

Dalam persidangan, terdakwa Suharjito mengakui adanya pemberian fee terkait izin ekspor BBL kepada Staf Khusus (Stafsus) Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Pemberian itu bermula ketika dirinya sebagai pengusaha mengalami kesulitan untuk melakukan ekspor benur.

Sidang akan digelar setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penyidik KPK. Hari ini Edhy dan barang bukti diserahkan ke JPU.