Menurut Alex, yang memiliki hak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli waris. Karena itu dia mengisyaratkan menerima putusan MA yang memperkuat putusan bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1)

Meski demikian, Ali belum berani spekulasi apakah akan melanjutkan upaya hukum lain atau menerima. Sebab, menurut Ali, hingga kini KPK belum menerima salinan lengkap putusan MA tersebut.

"Permohonan kasasi penuntut umum ditolak, karena menurut Majelis Hakim Kasasi, putusan judex facti Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Rabu (17/6).

Febri menyatakan, dalam memori kasasi yang akan disampaikan ke MA besok, tim penuntut umum KPK menyematkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor terkait dugaan keterlibatan Sofyan Basir dalam perkara ini.

Kasasi ini diajukan lantaran jaksa penuntut umum pada KPK mengidentifikasi titik-titik lemah dalam putusan tersebut. Jaksa KPK kini tengah menyusun memori kasasi tersebut.

Sofyan Basir Divonis Bebas, KPK Ajukan Kasasi. Pengadilan Tipikor memvonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir bebas. Vonis dibacakan Majelis Hakim Ketua Hariono.

KPK menduga, vonis bebas Sofyan Basir terjadi lantaran majelis hakim Pengadilan Tipikor tak mempertimbangkan peran penting mantan Direktur Utama PLN itu dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

Menurut Febri, Tim hukum KPK tengah menyiapkan bukti baru untuk menghadapi vonis Sofyan Basyir. Pantauan selama proses persidangan, menurut KPK, ada sejumlah pertimbangan krusial diabaikan pihak majelis.

Istana Hormati Keputusan Hakim Tipikor Vonis Bebas Sofyan Basir. Pemerintah juga akan tetap menghormati langkah KPK apabila nantinya mengajukan kasasi atas keputusan pengadilan Tipikor ke Mahkamah Agung (MA). Fadjroel memastikan bahwa pemerintah akan selalu menghormati semua proses hukum .

Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta semua menerima putusan pengadilan.

Sofyan Basir tiba-tiba divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Hariono. Bagaimana bisa

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengingatkan, penyidik dan jaksa penuntut KPK lebih hati-hati untuk melakukan penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan menyusul vonis bebas terdakwa suap PLTU Riau-1 Eks Dirut PLN Sofyan Basir.

Sofyan Basir Divonis Bebas, ICW Minta KPK Segera Ajukan Kasasi ke MA. Ia pun menyakini, bukti-bukti yang dibawa KPK atas kasus tersebut sudah lengkap. Oleh karena itu, ICW merasa kecewa terhadap vonis yang diberikan kepada Sofyan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kecewa dan heran atas keputusan itu karena, nama Sofyan berulang kali disebut oleh terdakwa lain atas kasus yang sama.

Status hukum Sofyan belum tetap karena sesuai KUHAP, baik jaksa ataupun terdakwa diberikan waktu 7 hari untuk memutuskan langkah hukum lanjutan. Jika dalam rentang itu tidak ada tindakan hukum, maka status hukum Sofyan otomatis sudah tetap.

Ia pun enggan mengomentari lebih lanjut terkait vonis yang akan dijatuhi majelis hakim yang diketuai Hariono nanti.