Kepala Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyebut, risiko kesehatan penggunaan produk Hasil Tembakau Pengolahan Lainnya (HTPL) seperti vape atau rokok elektronik lainnya lebih rendah. Hal itu dikarenakan tidak ada proses pembakaran seperti rokok konvensional.

Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL) menyimpan potensi ekonomi yang menjanjikan. Hal ini tercermin dari data pada 2020 pengguna vape atau rokok elektrik di Tanah Air mencapai 2,2 juta, dan jumlah penjual vape mencapai 5.000 outlet.

Prevalensi perokok elektrik penduduk usia 10 tahun hingga 18 tahun adalah 10,9 persen menurut Riset Kesehatan Dasar 2018 Angka ini meningkat tajam dari 1,2 persen berdasarkan Survei Indikator Kesehatan Nasional 2016.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR, Ariyo Bimmo mengatakan, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan akses produk tembakau alternatif yang lebih baik. Dengan begitu, diharapkan mampu mengurangi risiko kesehatan bagi masyarakat.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Edy Sutopo mengatakan, sejumlah perusahaan industri rokok disebut tengah berencana mengembangkan industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Setiap konsumen yang dicurigai di bawah umur dan tidak dapat menunjukkan identifikasi yang valid akan diminta untuk meninggalkan toko RELX. RELX juga menggunakan data GPS dalam memilih lokasi untuk penyimpanannya, untuk memastikan lokasinya tidak terlalu dekat dengan sekolah.

Jonathan menganjurkan konsumen RELX Indonesia untuk selalu membeli produk dari kanal penjualan resmi dan menggunakan pemindai kode QR di ponsel mereka untuk memverifikasi keaslian produk-produk RELX.

"Kami berharap penyusunan SNI ini baiknya Kemenperin mengajak kami, para asosiasi vape, yang memang pemangku kepentingan terbesar di industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HTPL)."

Ketua Asosiasi Vaper Indonesia (AVI), Johan Sumantri, menjelaskan para perokok kerap mengalami kesulitan berhenti merokok secara langsung, sehingga produk tembakau alternatif berperan penting untuk membantu mereka beralih.

Ketua APVI Aryo Andrianto mengatakan, komitmen ini merupakan bentuk dukungan pihaknya terhadap upaya Pemerintah Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam mencegah penggunaan produk tembakau oleh anak di bawah umur 18 tahun.

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini tengah berada dalam posisi yang tertekan baik secara fisik dan psikologis seiring masifnya penyebaran Covid-19. Menurut dia, penyebaran informasi yang tidak valid hanya akan semakin memperkeruh suasana.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai perlu adanya kajian termasuk secara ilmiah, sebelum menetapkan fatwa terkait penggunaan vape atau rokok elektrik. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU Rumadi Ahmad.

Sejauh ini, pengusaha rokok elektrik terus berupaya meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dalam produksi cairan rokok elektrik.

Jamil menyebut gerakan massal merontgen paru-paru ini dinamai dengan #ayoRontgendab.

Menurut ahli toksikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Sho'im Hidayat, HPHC (Harmful and Potentially Harmful Constituents)--kandungan yang dapat berpotensi bahaya--yang dimiliki uap rokok elektrik jauh lebih rendah ketimbang asap dari rokok konvensional.

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyatakan pendapatan cukai dari bisnis vape yang mencapai sekitar Rp700 miliar terancam hilang jika pemerintah salah mengambil kebijakan mengenai rokok elektrik. Diharapkan pemerintah bisa membuat regulasi yang mendukung pertumbuhan, bahkan untuk mengekspornya.

Johan menjelaskan asosiasi di industri rokok elektrik sudah lama mendorong para pemangku kepentingan untuk melakukan kajian ilmiah yang komprehensif. Namun, asosiasi tidak mendapatkan respons.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri telah mewajibkan semua produk vape agar bebas dari bahan-bahan narkotika dan psikotropika. Ditjen Bea Cukai juga mengharuskan pemilik produk untuk setuju bahwa setiap pelanggaran akan berakibat pada pencabutan penerbitan pita cukai oleh Ditjen Bea Cukai.