Alasan Kuat Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK
Polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masih terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus didesak menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masih terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus didesak menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi menjelaskan alasan kegentingan memaksa agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mayoritas masyarakat cenderung menilai bahwa revisi terhadap UU KPK yang baru disahkan melemahkan komisi antirasuah. Hal tersebut tergambar dalam temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei opini publik terhadap gerakan mahasiswa dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
YLHI Sebut Yasonna Laoly Pemain Utama Revisi UU KPK. Menurutnya, selama ini Yasonna sangat ingin melakukan revisi UU KPK. Yasonna, lanjut Asfina, sampai mengklaim sudah berdiskusi dengan presiden terkait revisi tersebut.
Pengesahan UU KPK ditolak masyarakat dan memicu demonstrasi di berbagai daerah dalam dua pekan terakhir. Presiden pun didesak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
YLBHI menyatakan masyarakat ingin UU KPK dibatalkan. Sedangkan pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah opsi terakhir.
Srikandi Milenial Tolak Perppu KPK. MEreka menggelar aksi di depan Gedung DPR untuk menolak penerbitan Perppu KPK serta memberikan selamat kepada anggota DPR 2019-2024 yang baru saja menjabat.
Presiden Mahasiswa Paramadina Salman Ibnu Fuad mengatakan kedatangan para perwakilan kampus swasta semata-mata agar untuk membuka dialog dengan pemerintah terkait perppu KPK. Melalui pertemuan ini, pemerintah diharapkan dapat mendengar langsung keinginan mahasiswa.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengimbau agar jangan ada lagi yang berdebat soal implikasi atas keluarnya Perppu tersebut. Menurutnya, Jokowi mempunyai semua instrumen untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.
Pratikno menuturkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi perihal kesalahan penulisan isi UU KPK yang baru. Dia tak ingin nantinya ada perbedaan interpretasi terhadap payung hukum baru bagi lembaga antikorupsi.
Syamsuddin menjelaskan, Perppu sangat diperlukan untuk mengembalikan kekuatan lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi.
Wapres JK berpendapat agar polemik UU KPK yang sudah direvisi itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi melalui uji materi, meskipun UU baru tersebut belum dinomori.
Dalam kesempatan yang sama, Alex menilai pandangan skeptis sejumlah kalangan terhadap pimpinan KPK baru menjadi cambuk untuk dirinya bekerja lebih baik.
Fasial menegaskan justru keberadaan KPK menjadi salah satu pendorong confidence atau kepercayaan para investor. Sebab dapat meminimalisir praktik korupsi dalam proses investasi misal dalam perizinan.
Sebelumnya, uji materi UU KPK secara formil dan materiil diajukan oleh 18 mahasiswa pelbagai universitas. Isi uji materi formil adalah terdapat kejanggalan dalam proses pengambilan suara untuk pengesahan UU KPK.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana judicial review atau uji materi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang ajukan 18 mahasiswa dari pelbagai mahasiswa. Sidang gugatan teregistrasi dengan nomor perkara (57/PUU-XVII-2019) dipimpin hakim Anwar Usman serta anggot
Paloh: NasDem Siap Mengakui Kesalahan Jika Pengesahan Revisi UU KPK Salah. Surya mengatakan NasDem menghormati keputusan parlemen terkait pengesahan revisi UU KPK. Namun di saat yang sama juga menghormati aspirasi masyarakat, apalagi aspirasi itu datang dari kalangan muda seperti mahasiswa.