Komisi III DPR menggelar rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR, Selasa (3/9). Dalam rapat itu mereka sepakat untuk menyinkronkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dengan RUU RKUHP yang juga tengah dibahas.

Anggota Panja Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP), Nasir Djamil menyebut terkait pemidanaan kasus korupsi bakal diubah fokusnya.

Anggota Panja Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasir Djamil mengatakan pengesahan tahap kedua RKUHP akan dilakukan dalam sidang paripurna 24 September 2019. Pengesahan tahap pertama dilakukan di Panja bersama pemerintah pada 19 September.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi pasal krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Namun, kata dia, masih ada beberapa pasal yang perlu diselaraskan dengan pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan untuk segera mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum massa kerja DPR periode 2014-2019 berakhir pada akhir September mendatang. Anggota DPR periode 2019-2024 akan dilantik pada 1 Oktober 2019.

Anggota tim RUU KUHP, Edward Omar Sharif Hiariej mengaku optimis pihak DPR akan mengesahkan RUU KUHP pada September mendatang. Dia menjelaskan pihaknya hanya memiliki 25 hari.

Seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dengan Jokowi tersebut guna membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Anggota Panja DPR rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Arsul Sani mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak keberatan dengan Pasal 723 dan 729. Menurutnya, KPK hanya minta dua pasal itu dianalisis.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak masuknya delik tindak pidana korupsi dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Alasannya, pidana khusus ini bisa pindah kewenangan dari KPK ke kepolisian dan kejaksaan.

Salah satu tim penyusun Revisi Undang-Undang KUHP (RKUHP) Prof Muladi, menolak keras anggapan pelbagai pihak yang menyebut RKUHP sebagai upaya melemahkan KPK. Dia siap diajak berdiskusi dengan siapapun termasuk komisoner KPK untuk membahas hal ini.

Dia menepis bahwa pemerintah akan melemahkan KPK. Menurut dia, tidak ada niat sama sekali penyusunan itu akan melemahkan kinerja KPK. "KPK itu instrumen yang katakanlah dalam tanda kutip sakti untuk menghentikan niatan, memberantas korupsi. Ini sudah bagus diteruskan," ungkap Wiranto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi UU KUHP. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, seharusnya KPK mengirim surat ke DPR bukan Jokowi.