Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Garut, Deni Marincka Pratama menyebut bahwa sang mantan Kepala Desa diduga tidak mendistribusikan raskin kepada masyarakat. Raskin yang tidak didistribusikan sendiri adalah pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Karena apa yang dilakukan tersebut, timbul kerugian sekitar Rp 1,7 miliar.

Masyarakat dapat melaporkan kepada Distan KP Kota Bandung jika mengalami kendala melalui Twitter @Dispertapa_bdg.

Rata-rata mengeluhkan beras yang berwarna kuning, berbau busuk, dan banyak mengandung kutu.

KPPU belum menyimpulkan kenaikan harga beras karena praktik kartel.

Kebijakan pemerintah dituding berada di balik kenaikan harga beras.

Beras merupakan komoditas yang sangat sensitif.

Saat melepas penyaluran raskin tersebut, Jokowi menyatakan stok beras saat ini masih aman sehingga tak perlu impor.