Jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan anak kini tidak lagi bisa memperoleh gaji dobel. Itu diatur dalam Omnibus Law BUMN yang merampingkan 45 peraturan menteri jadi 3 regulasi.

Pejabat pemerintah yang merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah disorot. Seknas Fitra menemukan dari 243 komisaris BUMN, 45 persennya adalah pejabat pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah merangkap 30 jabatan dalam satu waktu. Dia menyebut banyak diminta menduduki jabatan lain karena posisinya sebagai bendahara umum negara.

Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 29 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat negara lainnya atau menjadi komisaris/direksi pada perusahaan negara/swasta atau merangkap sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Sri Mulyani Indrawati mengaku punya 30 jabatan lain selain saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan RI. Dia menyebut banyak diminta menduduki jabatan lain karena posisinya sebagai bendahara umum negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal 39 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Menurutnya, penempatan pejabat eselon I dan II memiliki sejumlah tugas khusus untuk memonitor jalannya perusahaan plat merah.

"Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa Sekretariat Wakil Presiden tidak memiliki keterkaitan apapun dalam penunjukan seseorang menjadi Komisaris BUMN atau perusahaan umum lainnya," kata Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Mohamad Oemar.

Komaruddin kata Ubaid memegang jabatan di sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI) bank hasil merger BNI Syariah, BNI Syariah dan BSM.

Rektor yang merangkap sebagai seorang komisaris perusahaan bukan hanya terjadi pada Ari Kuncoro di Universitas Indonesia (UI). Belakangan diketahui, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Dwia Aries Tina Pulubuhu juga merangkap komisaris di PT Vale Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera menyerahkan data lengkap komisaris dan direksi BUMN yang rangkap jabatan kepada Kementerian BUMN. Hal ini dilakukan karena data ini masih confidential dan bersifat rahasia, sehingga hanya bisa dibuka dalam pertemuan langsung dengan Kementerian BUMN.

Dia menjelaskan, ketua umum partai politik bukanlah jabatan negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarik tiga ketua umum partai politik masuk ke dalam kabinet Indonesia maju. Mereka adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) dan Ketum PPP Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas).

Lima tahun ke depan, kondisi perekonomian global diprediksi akan jauh lebih berat. Di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, tim ekonomi yang dipimpin Airlangga Hartarto diminta lebih fokus menghadapi perlambatan ekonomi.