Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menjelaskan, PMA ini diterbitkan sebagai langkah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Peneliti Organisasi Perempuan Mahardhika, Vivi Widyanti mengatakan, pemerintah mengaku Indonesia sudah memiliki peraturan untuk melindungi pekerja, seperti dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun, UU TPKS ini dinilai tidak cukup untuk menangani kekerasan di dunia kerja.

DPR menilai hingga saat ini pemerintah belum serius membentuk aturan turunan setelah diundangkannya UU TPKS.

"Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal," tegas Puan.

Ada enam pasal mengatur persidangan kasus kekerasan seksual yaitu pasal 58, 59, 60, 61, 62 dan 63. Dalam pasal 58 disebutkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal dalam UU TPKS yang mengatur detail mengenai restitusi yakni pasal 30-37.

"Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup," demikian bunyi Pasal 16 ayat 3.

Aktivis Perempuan Bersorak Gembira Usai DPR Sahkan UU TPKS. RUU TPKS resmi disahkan menjadi undang-undang sepekan setelah RUU tersebut disepakati delapan dari sembilan fraksi di rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di Badan Legislasi (Beleg) DPR, Rabu (6/4/2022) lalu.

Sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sanksi pidana finansial, dan program tanggungjawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga menunggu keseriusan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Apalagi Kementerian PPPA sudah melakukan persiapan untuk melaksanakan RUU TPKS tersebut.

Puan mengingatkan, apa yang dialami oleh Novita merupakan bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan. Dia menegaskan, diperlukan komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh korban kekerasan seksual agar kasus serupa tidak terulang.

"Ya kalau yang bersurat secara resmi ya Golkar dan PPP, bersurat secara resmi untuk meminta pendalaman penundaan," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Said Aqil menyoroti konsep kekerasan seksual pada beleid itu yang hanya terbatas pada ada unsur pemaksaan. Padahal, menurut Said Aqil, hubungan seksual di luar ikatan yang sah juga dilarang dalam agama.

Menurut Willy, perlu peraturan yang lebih luas untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual secara lebih luas yaitu RUU TPKS.

Wakil Ketua Baleg DPR RI ini mengatakan, publik harus mengetahui jika RUU TPKS tak dilanjutkan bukan karena DPR tidak serius membahasnya. Dalam menyusun undang-undang ada pertarungan antar partai politik. Ada pihak-pihak yang menolak.

Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya, menjelaskan, RUU TPKS untuk mengisi kekosongan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini belum ada pengaturannya. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum bagi korban untuk bersuara dan aparat hukum menegakkan keadilan.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Willy Aditya, beberapa klausul penting yang menjadi progres dalam RUU ini adalah penegasan tentang pencegahan terhadap TPKS. Kemudian, fokus perlindungan terhadap korban.

RUU TPKS sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU ini menjawab aspirasi masyarakat yang kesulitan memperoleh keadilan terhadap kasus kekerasan seksual.