Pasal 39 dalam UU Desa mengatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Lalu, mereka dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Budiman berharap, UU Desa yang mengatur soal alokasi dana dari pusat tak hanya ditujukan untuk membangun infrastruktur. Tetapi, untuk mengembangkan sumber daya manusia hingga kebudayaan di desa.

Personel gabungan itu terdiri dari 730 aparat kepolisian, 80 personel TNI, dan 80 personel dari Pemda DKI Jakarta.

Pemohon mempersoalkan tuntutan dari para kepala desa (kades) yang meminta masa jabatan dinaikkan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Kalau sembilan tahun, kalau baru tiga tahun dirasakan kepala desa sudah tidak bisa melayani masyarakat, maka yang terjadi adalah chaos, yang terjadi adalah demo dan penggantian-penggantian di tengah jalan."

Fahri menjelaskan, terdapat dana desa yang masuk dalam anggaran pemerintah pusat. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan ketidakpahaman penggunaan dana desa oleh kepala desa.