"Kita optimis saja, bahwa pada waktunya UU Pemilu ini akan direvisi. Pemerintah, saya kira, tidak menutup mata dengan dinamika yang terjadi di kalangan parpol dan DPR," ujar Yanuar kepada wartawan, Rabu (22/12).

Kata Mardani, revisi UU Pemilu masih bisa dilakukan. Menurutnya revisi ini masih memiliki waktu sebelum tahun 2022 berakhir.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tetap diselenggarakan pada tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan umum tetap mengacu berdasarkan undang-undang yang ada.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan revisi UU Pemilu kembali masuk Prolegnas Prioritas 2022. Namun, pembahasan revisi UU itu pada tahun depan dinilai akan sulit dilakukan karena tidak cukup waktu, sebab beriringan dengan tahapan Pemilu yang akan dimulai Juni 2022.

Hal itu agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal Pemilu 2024.

Pemerintah diminta mendengar aspirasi DPD RI yang mengusulkan revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2022. Pemerintah sebelumnya menolak wacana revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR sehingga dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas.

"Ini yang enggak mau revisi undang-undang, pemerintah. Yaudah kalau bertepuk sebelah tangan, enggak bisa," ujar Wakil Ketua Baleg Willy Aditya.

Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyoroti angka suara tidak sah dalam pemilu. Sejak 1999, lanjut dia, jumlah suara tidak sah terus meningkat.

Majelis Sidang Panel, Hakim Konstitusi Enny meminta para Pemohon mempelajari permohonan yang pernah diajukan para pihak ke MK sebelumnya. Mengingat permohonan yang diajukan belum ada benang merah permohonannya.

Menurut Renanda, penundaan Pilkada akan merugikan banyak partai yang telah mengantar kepala daerah lima tahun sebelumnya. Partai tidak lagi punya kepanjangan tangan di daerah.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mengatakan, PAN tetap dalam sikap menolak revisi UU Pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, pengalaman Pemilu 2019 perlu evaluasi kembali sistem keserentakan pemilihan presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menepis kabar terkait pembatalan revisi UU Pilkada lantaran adanya dorongan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk Pilkada DKI Jakarta.

Menurut PKS, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu.

Perubahan sikap itu menggambarkan tarik menarik kepentingan. Partai politik sedang memperhitungkan keuntungan dari revisi UU Pemilu.

Sikap pemerintah dan fraksi-fraksi partai politik di DPR yang menunda revisi Undang-Undang Pemilu mendapat sorotan. Padahal, revisi UU Pemilu sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.