Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Karumpa menyampaikan, jika dilihat dari sisi ekonomi membangun satu konstruksi di atas lahan hasil timbunan pasir laut, membutuhkan biaya lebih besar.

Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali AKPB I Made Witaya mengatakan, ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan reklamasi di Pantai Melasti menyebabkan kerusakan lingkungan dan biota laut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 490 pelanggaran terjadi di Danau Singkarak. Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding merinci, jumlah pelanggaran tersebut terdiri dari 368 pelanggaran di Kabupaten Tanah Datar dan 122 pelanggaran di Kabupaten Solok.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI Parid Ridwanuddin mengatakan, masyarakat seperti nelayan sebetulnya punya peluang melakukan upaya hukum untuk menentang kegiatan reklamasi yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian, serta terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat menghentikan sementara reklamasi di Pantai Tarumajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Rabu (16/9) kemarin sore. Penyebabnya, aktivitas reklamasi oleh swasta itu dianggap belum melengkapi perizinan dari pemerintah.

Wakil Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Feri Sofyan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, dalam kasus pembangunan dermaga pribadi yang diduga bagian dari reklamasi dan tanpa izin. Dermaga terletak di area kawasan konservasi Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima.

Abrasi terjadi sebagai dampak dari reklamasi yang berlangsung sepanjang 2017-2018.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tidak akan menolerir segala bentuk kerusakan lingkungan di wilayah laut akibat kegiatan reklamasi. Hal itu dipertegas dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Tim menyimpulkan bahwa kegiatan reklamasi di lahan yang mencapai luas 2 hektar dan tanpa dilengkapi dengan perizinan tersebut telah menimbulkan dampak terhadap ekosistem perairan dan masyarakat nelayan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Krimsus) Polda Sulsel, Kombes Polisi Yudhiawan Wibisono membenarkan pengusutan kasus tersebut. Menurut dia, semua pihak telah diperiksa termasuk Kapolres Barru dan beberapa ahli.

Makan Malam di Pulau Reklamasi. Semula Pantai Maju bernama Pulau D. Dibuat PT Kapuk Naga Indah, anak usaha dari PT Agung Sedayu Group. Area pulau itu seluas 312 hektar.