Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019.

Putu Pasek Sandoz Prawirotama, putra mantan Gubernur Bali Mangku Pastika dipanggil Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, Selasa (12/11), terkait perkara penipuan dan penggelapan pengurusan izin pembangunan kawasan reklamasi Pelabuhan Benoa yang menjerat terpidana mantan Kadin Bali.

Menteri Edhy mengatakan, sebagai pemimpin yang baru di KKP, tentu saja harus melihat berbagai masukan serta keluhan yang dirasakan masyarakat sekitar terkait dengan reklamasi tersebut. Sehingga, ini menjadi pertimbangan matang dirinya apakah ini mesti dilanjutkan atau dihentikan.

Kendati demikian, Direktur Jenderal Pengelolaan Air Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, ada beberapa kawasan yang masih bisa dilakukan reklamasi karena perizinannya diatur oleh kementerian lain.

Nantinya, KKM Teluk Benoa akan diarahkan untuk dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim sehingga seharusnya tidak boleh ada reklamasi yang dilakukan di cakupan tersebut.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin menjelaskan, permasalahan krusial tersebut adalah lintasan dari material pengerukan pelabuhan yang yang menimbulkan dampak berupa penyebaran sedimen ke luar area dumping site 2. Hal ini mengakibatkan matinya tanaman mangrove.

Gubernur Bali Wayan Koster mengaku sempat marah kepada PT Pelindo III mengenai proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa. Dia juga mengadu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai persoalan tersebut. Selanjutnya tanggal 28 Agustus 2019 kemarin, Koster menunjukkan kepada JK mengenai lahan reklamasi.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan persoalan menghentikan proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Menurut dia, titik persoalannya lebih pada pengerjaan proyek Pelabuhan Benoa tidak sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelabuhan.

VP Corporate Communication PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Wilis Aji Wiranata menjelaskan, kerusakan mangrove di kawasan Pelabuhan Benoa berkisar delapan hektare.

VP Corporate Communication PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Wilis Aji Wiranata menjelaskan, pihaknya sudah menghentikan semua kegiatan areal dumping 1 dan dumping 2. Ini sesuai instruksi Gubernur Bali Wayan Koster.

Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa, Bali. Koster juga meminta Pelindo III untuk segera melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove.

Gubernur Bali Wayan Koster meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III untuk segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa, Bali. Pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektare serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

Gubernur Bali Wayan Koster belum bersedia untuk mengungkapkan isi surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Perpres Nomor 51 tahun 2014 tentang Kawasan Konservasi Teluk Benoa. Sebelumnya, desakan agar Koster mengungkapkan surat tersebut berasal dari Walhi.

Saat ini, Pemprov Bali telah menyiapkan konsep dulu tentang Teluk Benoa untuk dibangun sebagai pusat atau kajian mangrove. "Jadi di sana dibangun pusat studi atau kajian Mangrove akan ditata disitu. Jadi tidak di reklamasi," ujarnya.