Ditjen Dukcapil masih menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kominfo terkait dengan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Aturan tersebut menyebutkan, calon pelanggan prabayar dapat melakukan registrasi sendiri paling banyak 3 nomor pelanggan untuk setiap NIK pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sedang menyiapkan prosedur untuk memblokir SMS spam.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini berlaku belum bisa mengatur dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Karena itu, Bamsoet mendorong revisi UU ITE.

Ketua DPR Bambang Soesatyo bereaksi atas temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang penggunaan satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk registrasi jutaan nomor telepon seluler (ponsel) prabayar. Menurutnya, hal itu makin memperkuat alasan tentang perlunya Undang-undang Data Pribadi.

Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum Henri Subiakto menjelaskan, sebetulnya draf RUU Perlindungan Data Pribadi sudah disiapkan Kemenkominfo sejak 2014 lalu. Namun, draf tersebut belum bisa didorong ke DPR akibat sejumlah kendala. Kebijakan pemerintah yang membatasi pembuatan UU dianggap ikut berpengaruh.