Sejauh ini, penyelenggaraan Piala Bupati Bogor U-19 menggunakan anggaran dari Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Kabupaten Bogor, yang ternyata masih jauh dari kata cukup untuk menyelesaikan turnamen ini.

Kebebasan Rachmat Yasin dari Lapas Sukamiskin, Bandung, disambut gembira para elit Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor. PPP anggap Rachmat Yasin sebagai guru politik.

Hari ini Selasa (2/8), mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin bebas bersyarat. Dia bisa menghirup udara bebas dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Ini merupakan kali kedua Rachmat Yasin menjalani hukum sebagai terpidana korupsi di KPK.

Selama menjalani masa hukuman, Rachmat Yasin kerap mendapat remisi, seperti saat momen hari raya keagamaan atau peringatan hari kemerdekaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin ikut mengondisikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.

Penangkapan Ade Yasin menambah daftar Bupati Bogor dalam jeratan KPK. Sebelumnya sekitar delapan tahun silam tepatnya 7 Mei 2014, lembaga antirasuah menangkap Rahmat Yasin yang saat itu menjabat Bupati Bogor periode 2009-2014.

Tim JPU memiliki waktu selama 14 hari untuk menyusun surat dakwaan. Nantinya surat dakwaan akan dilimpahkan JPU ke Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam mendalami hal tersebut, tim penyidik menjadwalkan memeriksa dua saksi, yakni PNS di Kecamatan Sukamakmur M. Odam dan Pihak Swasta Muhammad Suhendra. Keduanya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Rachmat Yasin.

KPK telah menahan Rachmat pada Kamis (13/8/2020) setelah yang bersangkutan menyandang status tersangka sejak 25 Juni 2019. Ia mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur. Rachmat Yasin sendiri diketahui baru bebas pada 8 Mei 2019. Dia sebelumnya dijerat dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Mike akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Rachmat Yasin (RY).

Selain Rachmat Yasin, tim penyidik juga akan memeriksa dua saksi dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Camalia Wilayat Sumaryana dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di RSUD Cibinong Leidia Marhareta Kandou.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2009-2014 dalam kasus suap. Rachmat Yasin kini dijerat dengan kasus dugaan 'memalak' dan 'menyunat' para satuan perangkat kerja daerah (SKPD) selama menjabat Bupati Bogor.

Mereka adalah Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Rahmat Surjana dan Bendahara Pengeluaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mohamad Napis.

Rahmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD Rp 8.931.326.223. Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memberikan dana kepada Rachmat Yasin.

KPK diketahui menetapkan Rahmat Yasin sebagai tersangka atas dua kasus korupsi.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, hari ini Jumat, (5/7/2019). Kakak dari Bupati Bogor Ade Yasin itu akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Bupati Bogor periode 2009-2014, Rachmat Yasin kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD hingga mencapai Rp 8.931.326.223.

KPK Periksa Eks Kades Pagelaran Bogor Terkait Kasus Rachmat Yasin. Tim lembaga antirasuah juga akan memeriksa pihak swasta, Muhammad Suhendra. Serupa dengan Usup, Suhendra juga akan ditelisik seputar suap dan gratifikasi kakak dari Bupati Bogor Ade Yasin itu.