Transformasi digital menjadi pendekatan strategis lainnya yang diusung ke PTPN V. Teknologi dan digitalisasi diusung dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada.

Taufiqulhadi menjelaskan, tanah tersebut boleh dimiliki masyarakat, asalkan atas seizin Menteri BUMN. Pihak BUMN nantinya akan mempertimbangkan akan melepas atau tidak.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V menargetkan seluruh pabrik sawit perusahaan yang terdiri dari 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan satu pabrik Inti Sawit dapat sertifikat budidaya dan pengelolaan perkebunan sawit yang lestari tingkat internasional atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup memastikan tidak pernah merampas hak rakyat dalam sengketa lahan atau konflik agraria terkait penyerobotan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN di berbagai daerah yang masih terus terjadi.

PT Perkebunan Nusantara III membutuhkan dana talangan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dampak covid-19 di bidang perkebunan sebesar Rp4 triliun. Dana talangan tersebut akan digunakan untuk investasi yang tertunda karena keterbatasan dana, serta tambahan investasi dan modal kerja dalam meningkatkan produksi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan saat ini PT Perkebunan Nusantara (PTPN) tengah dalam kondisi berat. Perusahaan tersebut tercatat memiliki utang sebanyak Rp48 triliun. Akibat adanya utang tersebut, Menteri Erick pun melakukan sejumlah langkah efisiensi.

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) berkomitmen memberikan jaminan sosial kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga terhadap karyawan. Pada momen peringatan bulan K3 Nasional tahun ini, perusahaan milik pemerintah itu mengangkat 1.542 karyawan vendor menjadi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Operasional kebun dan produksi di pabrik akan menggunakan teknologi modern yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan nilai tambah dari produk kelapa sawit.

Dari bantuan PKBL tersebut, terdiri dari bantuan modal Kerja bergilir dan bergulir dalam bentuk Program Kemitraan sebesar Rp4 miliar, dan bantuan hibah dalam bentuk program Bina Lingkungan sebesar Rp6 miliar.

Ratusan warga dari Desa Simalingkar A, Desa Durin Tonggal dan Desa Namo Bintang berunjuk rasa di depan kantor PTPN2 di Desa Simalingkar A, Pancur Batu, Deli Serdang, Sumut, Selasa (29/10). Demo itu berujung pada tindakan anarkistis, massa merusak dan membakar kantor yang ada di sana.

Surat Keputusan diserahkan langsung oleh Wahyu Kuncoro Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN didampingi Seger Budiarjo Plt. Direktur Utama Perkebunan Nusantara kepada Direksi yang baru diangkat.

Jajaran PTPN IX baru saja meresmikan gerai Banaran 9 Coffee and Tea di Magelang, Jawa Tengah. Dengan adanya gerai baru tersebut, saat ini anggota dari Holding Perkebunan Nusantara itu telah memiliki 14 gerai yang tersebar di sejumlah wilayah.

Wajah Penyuap Direktur Utama PTPN III di KPK. Pieko Nyotosetiadi resmi ditetapkan dan ditahan untuk 20 hari ke depan guna mempermudah pemeriksaan terkait kasus suap pengelolahan distribusi gula di PTPN III.

Direktur Utama PTPN X Dwi Satriyo Annurogo mengatakan pihaknya tengah menjalankan proses revitalisasi pabrik untuk meningkatkan kinerja pabrik yang dimiliki perusahaan, salah satunya pabrik di Gempolkrep, Mojokerto.

EVP Gula dan Tanaman Semusim PTPN III, Aris Toharisman mengatakan, setidaknya sudah ada tiga titik yang akan dikembangkan menjadi lahan tanaman tebu yang merupakan bahan baku pembuat gula.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Doly Pulungan mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kapasitas Pabrik Gula (PG) dan mengurangi PG yang dianggap sudah tak efisien lagi. Dalam rangka revitalisasi PG, sejak 2016 sudah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 4,7 triliun.

Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) terus menggenjot penjualan ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan karet pada tahun ini. Di tengah menguatnya nilai tukar Dolar AS, kegiatan ekspor ini akan menambah pendapatan perseroan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan hasil devisa negara.

"Diharapkan nanti bisa membuat nilai tambah bagi perusahaan, karena kalau kita ini menjual produk utama dengan mahal berarti market lokal kan tidak bisa accept berarti kita kan tidak berhasil mensuport pemerintah."