Ibrahim menilai, kondisi ini salah satunya dipengaruhi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sempat kembali melakukan kebijakan PSBB selama satu bulan. Padahal kala itu DKI Jakarta sudah memasuki tahapan PSBB transisi.

Pemprov DKI Perpanjang Masa PSBB Transisi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa PSBB Transisi selama dua pekan ke depan hingga 8 November 2020.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyampaikan tetap meniadakan kebijakan pembatasan kendaraan dengan ketentuan ganjil genap selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan adanya pelandaian penularan virus Corona atau Covid-19 di Ibu Kota. Kata dia, hal tersebut ditandai dengan adanya penurunan rata-rata persentase kasus positif selama sepekan terakhir.

Tamo mengatakan dalam sehari, Satgas Covid-19 menutup dua sampai tiga tempat usaha maupun perkantoran saat inspeksi mendadak (sidak) untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Setiap harinya, sebanyak dua tim diterjunkan untuk mendatangi sepuluh lokasi perusahaan maupun tempat usaha.

Politikus Gerindra itu menyatakan pihaknya memiliki alasan adanya kajian untuk resepsi pernikahan. Yakni dikhawatirkan nya menjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona atau Covid-19.

Alasannya, kegiatan di CFD memang berpotensi untuk penularan virus corona. Meskipun masyarakat bersepeda, kata Riza, masih ada celah untuk berdekatan, seperti kongkow usai berolah raga.

Aturannya antara lain, mengisi data pada formulir yang telah disediakan, atau pengunjung dapat mengisi tautan yang ada melalui scan QR Code. ""Anak usia 0-9 tahun dan lansia di atas usia 60 tahun untuk sementara dilarang masuk. JIV juga tidak menyediakan parkir bagi pengunjung yang membawa kendaraan,"

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Pantas Nainggolan mengatakan pihaknya sengaja memasukkan aturan itu agar DPRD bisa mengukur efektivitas kebijakan PSBB.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyoroti poin penting dalam Raperda ini, yaitu ada sanksi yang tegas dan mengikat bagi para pelanggar protokol kesehatan. Aturan tegas itu perlu dimasukkan ke dalam Perda untuk menguatkan langkah tegas yang dilakukan Satpol PP dalam penindakan.

Pada September 2020, sebanyak 55 persen masyarakat ingin PSBB dihentikan agar perekonomian dapat berjalan kembali.

Andri menuturkan, proses pemindaian dengan sistem barcode akan membuat perekaman data pengunjung yang meliputi nomor telepon dilakukan secara otomatis di sistem pendataan pelaku usaha.

Djonny Syafruddin selaku ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), menyayangkan pihak Pemprov DKI tidak mengajak diskusi terlebih dahulu tentang batasan penonton 25 persen. Padahal seharusnya, komunikasi dengan pihak manajemen sangat penting sebelum mengambil suatu keputusan terkait sebuah kebijakan.

Data pengunjung hanya boleh diberikan pelaku usaha jika ada permintaan dari Pemprov DKI. Agar data tetap terjaga, imbuhnya, pengunjung tidak menuliskan nomor identitas secara utuh. Hanya 6 digit pertama dari nomor identitas.

Andri menjelaskan, satu di antaranya ditutup karena terdapat karyawan yang terpapar Covid-19. Perusahaan tersebut berlokasi di Jakarta Pusat.

Alasan bioskop diperbolehkan beroperasi dan resepsi pernikahan masih dilarang karena bioskop tempat duduk pengunjung diatur oleh pihak penyelenggara.

Razia menyasar sebuah panti pijat di Gang Macan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Minggu 11 Oktober 2020 dini hari.

Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan, status ibu kota saat ini PSBB transisi. Anies mengatakan kebijakan ini didasari dari hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jakarta.