Ketiga tersangka adalah Laksamana Muda Purnawirawan Agus Purwoto (AP), selaku Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan periode Desember 2013-Agustus 2016, Soerya Cipta Witoelar (SCW) selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kesuma (DNK) dan Arifin Wiguna (AW) selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kesuma.

Pemeriksaan terhadap L dilakukan terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan 2021.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 miliar lebih terkait dugaan perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Leonard merinci identitas tiga orang tersebut. Pertama berinisial AW selaku Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK). Kedua adalah SCW selaku Konsultan Teknologi/Mantan Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma Tahun 2016-Tahun 2020. Ketiga adalah TAVDH (swasta) Warga Negara Amerika.

Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp500 miliar akibat dugaan korupsi proyek Pengadaan satelit komunikasi pertahanan.

Burhanuddin menjelaskan, penyidikan dengan skema koneksitas dipilih karena dalam kasus ini penyidik meyakini dugaan turut terlibatnya pihak sipil serta TNI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga purnawirawan TNI terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015. Mereka diperiksa dengan kapasitas saksi dalam perkara tersebut.

Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 miliar lebih terkait dugaan korupsi proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Kejaksaan Agung telah memeriksa seorang tim ahli Kementerian Pertahanan (Kemhan) berinisial KH. Ia diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan satelit komunikasi pertahanan (satkomhan).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah mengatakan, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp500 miliar akibat dugaan korupsi proyek Satkomhan

Kerugian negara akibat dugaan perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemenhan ini ditaksir Rp500 miliar.

Kejaksaan Agung juga akan menggandeng Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Karena kasus ini menyangkut proyek di Kementerian Pertahanan.

Mahfud segera menghubungi Jaksa Agung untuk meneruskan perintah Jokowi tersebut. Kemudian, Kamis (13/1) lalu, pemerintah menggelar konferensi pers mengenai dugaan korupsi proyek satelit komunikasi pertahanan tahun 2015 itu.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi meminta kasus proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) diaudit tuntas.