Pemerintah resmi melarang ekspor batubara sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Hal ini tercantum dalam surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021 lalu. Alasan kebijakan ini diambil karena defisit pasokan batubara untuk sektor kelistrikan dalam negeri.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pengusaha batubara egois lantaran menyatakan keberatan dan menolak larangan ekspor batubara yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, berpendapat larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan Pemerintah, menjadi teguran bagi pengusaha batu bara agar memenuhi komitmen mereka terhadap pasokan Domestic Market Obligation (DMO) dan juga kepentingan nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mendukung adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terkait pelarangan sementara ekspor batu bara. Dukungan dimaksud berupa diterbitkannya surat larangan sementara pengapalan ekspor muatan batu bara.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir mengatakan, ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah menyelesaikan permasalahan struktural pasokan batubara domestik.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir mengatakan, larangan ekspor batubara ke luar negeri selama Januari 2022, akan memberikan berbagai dampak yang signifikan terhadap industri pertambangan batubara secara umum.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir menyatakan, solusi untuk mengatasi kondisi kritis persediaan batubara PLTU grup PLN termasuk IPP ini, seharusnya dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid menyayangkan kebijakan sepihak dan tergesa-gesa yang diambil pemerintah terkait dengan larangan ekspor batubara. Menurutnya saat ini pemerintah Indonesia sedang mencoba memulihkan perekonomian nasional yang sempat limbung dihantam pandemi.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang pelaku usaha untuk melakukan penjualan ke luar negeri atau ekspor batubara mulai 1 Januari sampai 31 Januari 2021.

Pemerintah terus mengejar energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan tuntutan Paris Agreement. Di sisi lain, pasar domestik juga masih belum bisa lepas sepenuhnya dari kebutuhan energi fosil, khususnya batubara.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) selaku anak usaha Inalum target menaikan volume produksi batubara sebesar 5,2 juta ton, dari sebelumnya 24,8 juta ton pada akhir tahun lalu menjadi 30 juta ton di penghujung 2021.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melaporkan, perseroan berhasil membukukan laba bersih Rp 7 triliun pada November 2021. Pencapaian itu turut ditopang dengan adanya kenaikan harga komoditas batubara dalam waktu dekat ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Desember 2021 sebesar USD159,79 per ton. Angka ini turun USD55,22 per ton dibandingkan HBA bulan November 2021, yaitu USD215,01 per ton.

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif menyampaikan, cadangan batu bara Indonesia saat ini masih cukup melimpah, mencapai 38,8 miliar ton.

Agung menjelaskan, kenaikan harga batubara acuan itu disebabkan permintaan dari China meningkatkan menyusul mulai memasuki musim dingin serta kondisi cuaca buruk, sehingga kegiatan produksi dan transportasi di provinsi produsen batubara terganggu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia dapat menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap hingga 2040 jika mendapat bantuan keuangan yang cukup dari masyarakat internasional.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan masyarakat terkait puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi mulai akhir tahun ini hingga Februari 2022 karena siklon tropis dan La Nina.

Permintaan batubara kembali jadi opsi untuk mengatasi krisis energi, khususnya yang berasal dari Indonesia. Di sisi lain, harga batubara ikut terdongkrak mengikuti tingginya permintaan.