Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad mengungkapkan ada 52 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang rencananya akan diwajibkan pemerintah di tahun ini.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad mengatakan, pihaknya telah menetapkan 523 Standar Nasional Indonesia (SNI) di tahun 2022. SNI yang telah ditetapkan oleh BSN pada tahun itu di antaranya tentang SNI Minyak Makan Merah.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tidak tepat pernyataan Presiden Joko Widodo terkait produk UMKM, seperti batu bata tidak memerlukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masuk ke sistem e-Katalog.

Jokowi meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyederhanakan aturan sehingga para UMKM bisa dipermudah mendapatkan SNI.

KW sering menjadi rambu-rambu seseorang dalam membeli barang tertentu. Pasalnya KW dilekatkan dengan barang-barang tiruan atau barang palsu. Kepanjangan KW sebenarnya adalah ‘kwalitas’, yang pada KBBI memiliki kata baku ‘kualitas’.

Kementerian BUMN berencana ingin mengkolaborasikan etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI yang diluncurkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan program PaDi UMKM yakni, pasar Digital pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) meluncurkan etalase Digital Produk UMKM Ber-SNI. Etalase ini merupakan platform digital yang disediakan BSN sebagai sarana pemasaran bagi produk UMKM ber-SNI sebagai bentuk dukungan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Dalam ajang tersebut, Pupuk Kaltim menampilkan beragam produk perusahaan, antara lain urea Daun Buah, NPK Pelangi, produk pupuk hayati seperti Ecofert, Biodex Biotara, Bio Salin, BioLK, dan produk-produk riset.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, Standar Nasional Indonesia (SNI) diterima di pasar global. Dampaknya, pelaku industri dalam negeri dapat meningkatkan ekspor mereka.

BPKN menekankan pentingnya standardisasi produk melalui penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi produk-produk yang berisiko pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Adanya SNI bertujuan melindungi masyarakat selaku konsumen dari potensi kesalahan penggunaan produk dan kemungkinan lainnya.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin diminta meningkatkan kinerja ekspor demi percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi di 2021 memang mulai menunjukkan geliat seiring masifnya penanganan bidang kesehatan dan guyuran insentif fiskal.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah merumuskan Standar Nasional Indonesia (SNI) masker kain untuk menjaga kualitas dan melindungi masyarakat secara optimal dari penularan wabah Covid-19. Ini perlu dilakukan mengingat masker kain kini menjadi alternatif di tengah keterbatasan masker medis.

"Jika serius, kami kira tidak sulit untuk mengungkap modus dan menangkap pelakunya. Jangan tunda lagi agar tidak muncul kerugian yang lebih besar,"

Kementerian Perdagangan mulai ikut mengambil tindakan melihat kasus bangunan roboh yang terjadi. Direktorat Jenderal PKTN pun mulai memeriksa kualitas-kualitas material yang digunakan. Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Veri Anggriono, curiga material yang dipakai tersebut tidak sesuai SNI.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat hingga Semester I-2019 sebanyak 113 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri ditetapkan sebagai SNI wajib. Jumlah ini hanya sebagian kecil dari sekitar 4.984 SNI yang ada di sektor industri secara keseluruhan yang ada di Indonesia.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan Non Tarif Measures (NTM) agar dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap investasi di dalam negeri. Kebijakan regulasi teknis berbasis standardisasi ini juga diimplementasi negara-negara lain. Instrumen yang umumnya dilakukan di Indonesia adalah SNI.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih mengatakan, saat ini produk kacamata belum memiliki ketentuan untuk wajib SNI. Akibatnya, banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dengan mudah.

Pengusaha dalam industri mainan anak optimistis, berkat aturan SNI, produk Indonesia akan semakin menjadi tuan di rumah sendiri. Hal tersebut tampak dari kecilnya produk mainan impor di pasar dalam negeri. Saat ini 80 persen mainan yang dipasarkan di Indonesia merupakan buatan Indonesia.