Pernyataan putra sulung Presiden Jokowi tersebut bertolak belakang dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko, saat mengunjungi pusat pengembangan baterai listrik PUI PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik Universitas Sebelas Maret (UNS), Selasa kemarin.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menerangkan bahwa pihaknya mewanti-wanti pada pengelola destinasi wisata agar mematuhi prokes.

Hanya saja, kata Yusran kebijakan pemerintah yang berubah-ubah ini justru membingungkan masyarakat. Sehingga, peningkatan kunjungan di hotel maupun tempat wisata diperkirakan tidak meningkat signifikan.

Pembatalan ini berdasarkan dua capaian pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Dia juga menjelaskan jika dibandingkan dengan Nataru lalu, saat itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi sehingga rawan penyebaran covid-19. Sementara, Nataru tahun ini sebagian masyarakat sudah memiliki antibodi covid-19.

Pemerintah telah membatalkan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan menerapkan kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan aturan di seluruh wilayah.

Sementara, terkait jumlah kedatangan wisatawan domestik (wisdom) saat nataru pihaknya berharap ada 20 ribu wisdom. Kemudian, saat Nataru Cok Ace juga berharap kepada para pelaku atau pengusaha industri pariwisata agar ikut menjaga protokol kesehatan di tempatnya masing-masing.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait pembatalan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama libur Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Kustini menegaskan meski PPKM Level 3 tidak jadi diterapkan namun Pemkab Sleman tidak akan mengendorkan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Pasalnya, meski kasus positif telah melandai, masih ada potensi penyebaran Covid-19.

Pembatalan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di semua wilayah Indonesia pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) disambut gembira Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali. Mereka memprediksi kebijakan itu akan diikuti meningkatnya tingkat hunian atau okupansi hotel di Pulau Dewata.

Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja menyatakan, bentuk dukungan yang dilakukan asosiasi ialah dengan meniadakan sejumlah acara terkait perayaan Nataru di pusat perbelanjaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerumunan di mal.

Gibran mengaku baru membaca berita terkait pembatalan tersebut. Ia masih menunggu instruksi yang lebih lengkap dari pusat.

Riza menegaskan, pada prinsipnya pemerintah provinsi akan tetap tunduk terhadap aturan pusat.

Meski PPKM Level 3 dibatalkan pihaknya mengingatkan kembali kepada petugas agar jangan kendor dan lalai mengawasi masyarakat. Sehingga protokol kesehatan tetap dipatuhi.

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang menunjukkan perbaikan signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah sudah sepatutnya menjadi pertimbangan. Hal tersebut terlihat dari sedikitnya daerah yang berada dalam kategori PPKM level 3.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil) Safrizal mengatakan Inmendagri tersebut paling lambat akan diterbitkan pada Kamis(9/12). Dia menjelaskan saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Mantan Kapolri ini mengatakan penerapan PPKM level 3 adalah pembatasan sangat ketat. Tetapi, tidak semua daerah di Indonesia menunjukkan kondisi yang buruk.

Momentum ini jadi saat yang tepat meningkatkan konsumsi rumah tangga agar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kuartal IV yang ditargetkan dikisaran 5,5 hingga 6 persen.