Aturan itu tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 tahun 2022 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 4,3,2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam peraturan tersebut terlihat DKI Jakarta masih berada di level 2.

Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2022 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, 3, 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri tersebut dikeluarkan pada Selasa (18/1).

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengatakan bahwa rapat akan membahas soal upaya penanganan Covid-19. Menurut dia, rapat evaluasi tersebut rutin digelar setiap minggu.

Anies mengatakan, kebijakan PPKM Level 2 seiring dengan meningkatkan kasus aktif, kondisi orang-orang terkonfirmasi positif Covid-19 atau mutasi varian Omicron.

Hal itu tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2022 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 4,3,2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam peraturan tersebut terlihat DKI Jakarta turun level menjadi level 2.

Berdasarkan level assessment pandemi covid-19, PPKM level 1 di luar Jawa-Bali meningkat dari 159 kabupaten/kota menjadi 191 kabupaten kota. Kemudian, level 2 turun dari 193 menjadi 169 kabupaten/kota, level 3 turun dari 64 kabupaten/kota menjadi 26 kabupaten/kota dan level 4 tetap nol.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, tujuan dari pertemuan ini tidak lain untuk mengantisipasi timbulnya kerumunan saat libur Nataru, serta memastikan setiap orang yang bepergian telah divaksin.

Hariyadi mengatakan, saat ini kondisi Covid-19 lebih terkendali. Dia berharap meski tidak ada PPKM Level 3, tidak terjadi penyebaran dari klaster libur nataru. Apalagi di malam pergantian tahun, pemerintah melarang adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di semua wilayah Indonesia saat periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan PPKM di masa Nataru akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap akan digencarkan.

Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Masyarakat dilarang membuat even yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Selain itu, kegiatan seni olahraga selama 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 digelar tanpa penonton. Penerapan Aplikasi PeduliLindungi juga harus diterapkan.

Hal itu berdasarkan level assement yang divaksinasi di bawah 50 persen.

Pemerintah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai 30 November sampai 13 Desember 2021. Total ada 24 kabupaten/kota yang berstatus PPKM level 1 dalam periode perpanjangan kali ini.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 63 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Jawa-Bali. Aturan ini diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diteken pada 29 November 2021.

Kabupaten Garut menjadi salah satu dari sembilan daerah di Jawa Barat yang masih harus melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana menyebut bahwa hal itu terjadi karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlalu awal mengambil data vaksinasi.

Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Ujang Harmawan mengatakan, sebanyak 22 tempat usaha itu merupakan akumulasi dari penindakan selama sepekan, pada 1-7 November 2021, dari 398 tempat usaha yang dilakukan pengawasan.

Dalam perpanjangan kali ini, kabupaten/kota yang capaian vaksinasi Covid-19 yang di bawah 50 persen akan dinaikkan satu level. Dengan begitu, ada 160 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 4.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengusulkan relaksasi kapasitas mal 100 persen dan jam operasional hingga pukul 22:00 bisa diterapkan di wilayah lain. Atau tidak hanya di wilayah ibu kota Jakarta yang telah menyandang PPKM Level 1.