Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan, rakyat Indonesia sudah sering dikecewakan oleh para pemimpinnya.
Baca Selengkapnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca Selengkapnya
Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten (AMPB) menggelar mimbar rakyat di kampus Universitas Yuppentek Indonesia, Tangerang, Banten, Kamis (21/12/2023).
Baca Selengkapnya
Aksi unjuk rasa ini digelar dengan orasi-orasi politik dari sejumlah dosen, budayawan, seniman dan mahasiswa.
Baca Selengkapnya
Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 29 November-4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden
Baca Selengkapnya
Sultan HB X mengaku tak tahu jika Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli adalah Sekjen PSI, partai yang menaungi Ade Armando.
Baca Selengkapnya
Dalam orasinya, mereka juga menolak pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan.
Baca Selengkapnya
Pelaporan ke Polda DIY ini berkaitan dengan statement Ade Armando tentang politik dinasti di DIY.
Baca Selengkapnya
Aksi ini digelar sebagai bentuk demokrasi untuk melawan Politik Dinasti serta menolak Pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya
Aksi menentang praktik politik dinasti dan menolak pelanggaran HAM ini juga diikuti dosen, budayawan, seniman dan tokoh masyarakat.
Baca Selengkapnya
Mahasiswa menolak praktik politik dinasti dan mengkritisi putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres.
Baca Selengkapnya
Aksi bertajuk 'Mimbar Bebas Selamatkan Demokrasi' ini digelar untuk menentang praktik politik dinasti di tanah air.
Baca Selengkapnya
Maman menilai bahwa majunya Gibran perlu dijadikan momentum khusus karena berhasil mempercepat regenerasi kepemimpinan.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya akun @bem_udayana memublikasikan postingan dengan judul "Politik Sayang Anak Ala Jokowi".
Baca Selengkapnya
Sejumlah kalangan yang menolak Politik Dinasti memajang spanduk "Ayo Lawan Politik Dinasti" di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Menurut The Indonesian Institute (TII), fenomena dinasti politik tumbuh subur karena tidak adanya regulasi yang membatasi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) sekaligus pengamat politik, Ujang Komarudin mengatakan, dinasti politik menjadi salah satu bibit terjadinya korupsi. Untuk itu harus ada aturan guna mencegah dinasti politik terjadi di Indonesia.
Follow
Rekomendasi