Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengakui kalau pinjol ilegal bergantung pada database dan nomor ponsel. Ini biasanya didapat dari aplikasi yang meminta izin untuk mengakses daftar kontak dan data ponsel.

Tongam mengatakan, mengakses layanan pinjol ilegal akan berdampak besar terhadap kerugian ekonomi akibat pengenaan bunga yang tinggi. Dia mencatat, selama sepuluh tahun terakhir nilai kerugian masyarakat sudah mencapai Rp117,5 triliun.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing menjelaskan, kegiatan di Warung Waspada Pinjol Ilegal ini khusus untuk menampung pengaduan masyarakat yang mendapatkan perlakuan tidak etis. Kemudian, posko ini menampung informasi dari masyarakat soal penawaran pinjol ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan ada 15 perusahaan fintech lending atau peer-to-peer lending belum penuhi syarat modal minimal pendirian sebesar Rp 25 miliar di tahun pertama transisi aturan. Ini berkaitan aturan POJK Nomor 10 Tahun 2022.

Triyono menjelaskan, mengakses pinjaman lewat pinjol ilegal akan mendatangkan banyak kerugian bagi masyarakat. Meskipun, dalam proses pengajuannya tergolong mudah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memerangi praktik rentenir hingga pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap mencekik masyarakat dengan bunga tinggi. Antara lain melalui program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi melarang masyarakat untuk mempergunakan uang dari hasil pinjaman online (pinjol) maupun layanan sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan bersifat konsumtif. Seperti membeli pakaian hingga sepatu yang nilainya akan turun.

Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, masih banyak masyarakat yang terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal, karena banyak masyarakat yang belum paham perbedaan izin mendirikan usaha dan izin kegiatan usaha.