Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono menepis bahwa Perppu tersebut kebal hukum. Dia menjelaskan dalam latar belakang kebijakan tersebut diperuntukkan dalam kondisi pandemi Covid-19.

"SBY sepertinya ingin menegaskan bahwa situasi darurat jangan sampai melewati mekanisme dan prosedur yang semestinya dilalui,"

Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah tersebut diberikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Seperti kita tahu, dalam Pasal 28 Perppu, ada lebih dari 11 UU yang sejumlah pasalnya dinyatakan tidak berlaku,"

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perppu ini dianggap memangkas kewenangan DPR karena hampir semua kewenangan penganggaran diambil alih oleh pemerintah.

"Keempatnya menjadi kebal hukum ketika melakukan stimulus tersebut," ujar Marwan

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan menuai kritik. Apalagi, dalam salah satu pasalnya berisi tentang pejabat pemerintah yang tak bisa dipidana.