Pengadilan Negara (PN) Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh pemohon pria berinisial JEA dengan wanita SW.

Dalam putusannya, hakim memutuskan untuk kabulkan permohonan para pemohon sebagian; diantaranya memberikan izin kepada DRS dan JN untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Sudin Dukcapil, Jakarta Selatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa menikah beda agama pada tahun 2005 lalu. Hukumnya haram dan tidak sah. Meski begitu, pada praktiknya pernikahan beda keyakinan terus berlangsung.

Pasangan beda agama di Indonesia harus melalui proses panjang agar pernikahan mereka bisa dicatatkan negara. Undang-undang tidak mengakui, butuh penetapan dari pengadilan.

Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Perkawinan terkait pernikahan beda agama. Pemerintah menolak pengesahan pernikahan beda agama.

Penetapan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tentang pernikahan beda agama dua warga Surabaya, yakni RA yang beragama Islam dan EDS yang beragama Kristen digugat.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Surabaya Gede Agung menjelaskan bahwa putusan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut ditetapkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi.

MUI menyatakan pernikahan beda agama di negara Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

"Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan," sebutnya.

Artinya, kata Arsul, di negara ini tidak boleh ada aturan dan kebijakan yang menabrak ajaran Tuhan, yang termuat dalam agama yang ada.