Tim Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah menduga pengelola sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Klaten, terindikasi melakukan pungutan liar (pungli) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono, membantah bila orangtua siswa merasa kecewa dengan kebijakan pelaksanaan PPDB berdasarkan sistem zonasi. Dia mengimbau kepada orangtua belum bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri, agar ke sekolah swasta karena sekolah negeri juga memiliki daya tampung terbatas.

Menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Pemerintah Kota Solo merevisi kuota untuk jalur PPDB SD-SMP. Jika sebelumnya jalur prestasi hanya diberi kuota 5 persen kali ini dinaikkan menjadi 10 persen.

Menurutnya, perbedaan kuota yang diberlakukan di sejumlah daerah sudah diketahui Kemendikbud dan sudah mengumpulkan pihak terkait pada tanggal 10 Mei 2019 lalu. Namun, perbedaan peraturan ini tidak menyebabkan Pemprov DKI Jakarta dihukum, meski hal mengenai sanksi tertera dalam Permen 51 Tahun 2018.

Penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 membuat ratusan wali murid di Surabaya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Karena diprotes banyak wali murid, Pemprov Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menghentikan sementara proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Protes dilayangkan dengan menggelar aksi di Gedung Grahadi Surabaya, Jalan Gubernur Suryo.

Hari kedua Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri di Depok masih saja diwarnai dengan suasana antrean panjang. Bahkan masih ada orang tua yang sengaja datang dini hari ke sekolah untuk mendapatkan nomor urut kecil.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SD dan SMP di Solo akan digelar 1-3 Juli nanti. Menjelang PPDB, pemohon legalisasi berkas kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Solo selama sepekan terakhir naik hingga empat kali lipat.

Membeludaknya jumlah pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Depok disebabkan adanya informasi yang salah. Beredar di kalangan pendaftar bahwa pendaftar yang datang cepat akan diterima di sekolah tujuan.

Pegawai Dinas Dukcapil yang sebelumnya tidak mengetahui perihal tersebut, sempat diprotes para orang tua yang mendaftar. Pasalnya, kebijakan legalisir KK ini, tidak diketahui sama sekali oleh pegawai Dinas Dukcapil Tangsel.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan memberi sanksi berat bagi sekolah yang terbukti menarik pungutan liar (Pungli) kepada orang tua calon siswa baru yang mendaftar di SMA/SMK negeri.

Pendaftaran PPDB online kisruh, Disdikbud Tangsel minta sistem zonasi dihapus. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Tangerang Selatan mengharapkan dihapusnya aturan mengenai sistem zonasi. Aturan itu dianggap menjadi biang masalah kekacauan PPDB online di Tangsel saat ini.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 yang menimbulkan polemik di masyarakat. Menurutnya, harus ada solusi cepat menyusul kebijakan berdasar Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB yang menimbulkan persoalan itu.

KPAI menerima sejumlah pengaduan tentang sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti menilai Kemendikbud belum optimal menyosialisasikan sistem zonasi PPDB tersebut.