Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara telah menarik minat banyak investor mancanegara. Dia pun membantah jika pembangunan IKN minim pendanaan.

Alasan pembentukan Pansus Jakarta ini, dia mengungkapkan, karena perlu pendalaman-pendalaman yang dimatangkan setelah Jakarta tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN).

Sebagai penduduk di sekitar titik 0, Yati juga tidak pernah diajak komunikasi oleh pemerintah mengenai IKN. Dia menolak jika harus dipindahkan dari tempatnya saat ini.

Tim ini dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan beranggotakan sosok profesional hingga dari kementerian.

Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang terkait merelokasi hutan dengan reboisasi yang masif agar fungsi tetap lestari.

Moeldoko juga menegaskan rencana pembangunan IKN Nusantara sudah final sehingga tidak perlu diganggu lagi.

Dalam menangani indikasi sengketa lahan dan proses pengadaan lahan IKN yang berpotensi menggusur wilayah adat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun kerangka inventarisasi, verifikasi dan pengelolaan permasalahan pertanahan.

Menurutnya, hal ini lantaran Balikpapan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur memiliki infrastruktur yang jauh lebih siap.

Dalam Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang diadakan hari ini, 6 peraturan turunan itu disampaikan kepada publik untuk menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh masyarakat.

Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, mengatakan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mengunjungi portal resmi jakartakedepan.jakarta.go.id. Lewat website itu, publik diberikan akses layanan publik secara daring, sehingga publik dapat mengikuti proses dan perkembangannya.

Pemprov DKI sudah membentuk tim perumus internal Pemprov dalam kelompok kerja yang nantinya usulan atas RUU Kekhususan Jakarta yang akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri RI.

Budi menerangkan, pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur dasar, dilanjutkan pembangunan Istana dan gedung-gedung pemerintahan. Sehingga pemindahan aparatur negara sudah bisa dilaksanakan bertahap hingga 2024.

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dinilai sebagai langkah berani. Keputusan Jokowi juga diyakini dapat menciptakan pemerataan ekonomi di Tanah Air.

Pemerintah mulai membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Tahap pertama pembangunan adalah menyusun 6 rancangan peraturan pelaksanaan (RPP) yang menjadi turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

Menurut Desmond, pendapatan negara sedang tidak bagus dan juga banyak didukung oleh utang. Namun pemerintah seolah sejak awal masalah dana tidak masalah untuk membangun ibu kota baru.

Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berupaya menarik investasi sebagai modal untuk membangun proyek ibu kota negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Salah satunya dengan mengkaji pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang bebas pajak.

Kewenangan mendirikan perusahaan tersebut akan diberikan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden tentang Otorita IKN. Pembentukan badan usaha milik otorita tersebut dalam rangka untuk kepentingan Ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Pembangunan kota sebagai ibu kota juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Butuh dukungan dari berbagai pihak, mulai dari APBN, APBD, KPBU hingga urunan dari masyarakat.