Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perkara dugaan pencabulan terhadap mahasiswi Universitas Riau (Unri) dengan terdakwa Syafri Harto. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang membebaskan Dekan nonaktif Fisip Unri itu.

Terdakwa R (36) dituntut 10 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan aksi pornografi terhadap sejumlah mahasiswinya saat bimbingan skripsi. Para korban berharap hakim dapat memberikan hukuman setimpal.

Hakim menyebut, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana diatur Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP. Hal ini juga didukung dengan fakta persidangan dan pengakuan terdakwa.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan vonis bebas terhadap Dekan nonaktif Fisip Universitas Riau (Unri), Syafri Harto, Rabu (30/3). Dia dinyatakan tak terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap mahasiswinya, Lm.

Jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti Rp10.772.000 untuk korban.

Sidang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang dipimpin ketua majelis hakim Fatimah, Kamis (17/3). Jaksa penuntut umum menghadirkan lima korban, yakni inisial C,D, F, D, dan R, untuk memberikan kesaksian secara bergantian.

Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Palembang kembali menggelar sidang perkara dugaan pencabulan yang dilakukan dosen Universitas Sriwijaya (Unsri), R (36), terhadap mahasiswinya. Lima korban dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksian.

Perkara dugaan pencabulan mahasiswi Universitas Sriwijaya (Unsri) mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Palembang, Kamis (17/2). Dosen AR (34) duduk sebagai terdakwa dan dijerat dengan tiga pasal sekaligus.

Kedua tersangka dikenakan sanksi berbeda.

Mahasiswi yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, R (36), bertambah dua orang menjadi lima orang. Seorang di antaranya kini berstatus alumni perguruan tinggi itu.

Tersangka A, selain dinonaktifkan sebagai dosen juga mendapatkan hukuman berupa pencopotan sebagai kepala laboratorium, penundaan kenaikan pangkat dan gaji selama empat tahun.

Dua dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, A dan R, terancam menerima pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat jika terbukti melakukan tidak pidana pelecehan seksual terhadap empat mahasiswi. Saat ini keduanya masih dinonaktifkan dari jabatan masing-masing.

Rektorat Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang mengeluarkan aturan baru bimbingan skripsi untuk mencegah terulangnya pelecehan seksual. Regulasi ini dibuat setelah dua dosen di kampus itu ditetapkan sebagai tersangka karena berbuat cabul terhadap empat mahasiswi.

Menurut dia, sekarang ini pihaknya menghadapi masalah kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dua dosen terhadap empat mahasiswi yang kini dalam proses hukum di Polda Sumsel.

Meski sudah dijadikan tersangka, dosen dan Ketua Prodi di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, R keukeuh tidak bersalah dalam dugaan pelecehan seksual terhadap tiga mahasiswi. Namun, penyidik menemukan alat bukti cukup untuk melanjutkan kasus ini.

Dikatakan, penyidik menyodorkan 35 pertanyaan dalam pemeriksaan. Hal ini untuk melengkapi keterangan terhadap sembilan saksi yang diperiksa sebelumnya.

Direktur Reskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Siallagan mengungkapkan, penetapan status itu setelah dilakukan gelar perkara yang bertepatan dengan jadwal pemeriksaan.

Kuasa hukumnya, Gandhi Arius menegaskan, kehadiran kliennya di Mapolda Sumsel sekaligus menjawab tuduhan yang beredar di media sosial. Gandhi memastikan kliennya menghadapi laporan dan berusaha kooperatif. Kliennya tidak akan kabur seperti kabar yang beredar di media sosial.