Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah banyak memberikan keberpihakannya kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki program masing-masing untuk mendorong UMKM bangkit setelah dihantam badai pandemi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut imbau para menteri memastikan pelaku usaha UMKM serta program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro mendapatkan bantuan sosial. Khususnya yang terdampak pada wabah Covid-19.

Kondisi UMKM di Indonesia saat ini mayoritas atau sekitar 98 persen bergerak di sektor mikro. Pada level mikro ini, kebanyakan pelaku usaha mengerjakan sendiri usahanya dan bersifat pendapatan harian.

Menteri Teten menyebut, kebijakan stimulus ekonomi diprioritaskan ke pelaku UMKM karena telah memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 60 persen. Sementara, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sampai 97 persen.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah siap melakukan relaksasi pajak dan restrukturisasi kredit macet pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak wabah Virus Corona atau COVID-19.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini pengusaha UMKM mendominasi perekonomian nasional. Hanya saja tidak banyak menyumbang PDB. "Pengusaha yang dominan kan UMKM, yang besar itu cuma 0,01 persen," kata Teten di Museum Bank Indonesia, Jakarta Barat, Sabtu (1/2).

"Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi UKM itu untuk mengembangkan usahanya. Biar lima tahun dulu berjalan, sambil di monitor, apakah UKM ini sudah mampu membayar pajak atau belum? Kalau belum mampu pajak, ya jangan dipaksa untuk bayar pajak, kalau sudah ya silakan."

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Menkominfo), Niken Widiastuti, menyebut bahwa aturan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 0,5 persen sudah tepat.

Aturan penurunan tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan tersebut berlaku secara efektif mulai 1 Juli 2018.

Penurunan ini juga dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Dia berharap, adanya penurunan ini dapat menambah penerimaan pajak.

Namun selama itu, DJP akan melakukan pendampingan kepada usaha mikro untuk pengembangan bisnisnya dan kemudian mampu membuat pembukuan. Dengan adanya pembukuan, diklaim bisa menjadi modal untuk UMKM tersebut naik kelas.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Muhammad Ikhsan Ingratubun menilai aturan yang berlaku efektif per 1 Juli 2018 ini, belum cukup ampuh untuk menaikkan kelas UMKM. Sebab, UMKM selama ini hanya memiliki catatan keuangan sederhana.

Keputusan pemerintah menurunkan PPh dimaksudkan agar beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Akan tetapi dirinya lebih menginginkan agar pemerintah tidak terlebih dahulu memberikan beban pajak bagi pelaku UMKM.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali menyebutkan insentif berupa penurunan tarif pajak penghasilan final dari satu persen menjadi 0,5 persen merupakan angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Khususnya yang bergerak di sektor produksi.

Presiden Joko widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan baru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam aturan baru ini PPh Final bagi UMKM turun menjadi 0,5 persen dari sebelumnya 1 persen.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat, revisi aturan pajak UMKM ini merupakan bukti pemerintah peka dan sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi pelaku UMKM. Kebijakan ini diperkirakan dapat menggerus penerimaan Rp 2,5 triliun per tahun.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam aturan ini akan ada penurunan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen atas omzet.