Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengenakan tarif pajak penghasilan (PPh) badan lebih rendah kepada perusahaan berbentuk perseroan terbuka. Kriteria penerima ialah PT dengan jumlah saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia setidaknya 40 persen dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeluarkan Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perppu itu ada penurunan tarif PPh Badan yang sangat membantu pelaku usaha yang sangat terdampak wabah Corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PPh 21 yang ditanggung pemerintah adalah untuk karyawan manufaktur. Pemerintah menyiapkan Rp8,6 triliun dari APBN untuk menanggung pajak karyawan manufaktur selama 6 bulan ke depan. Jumlah tersebut untuk pajak gaji April hingga September 2020.

Pemerintah akan mengeluarkan Stimulus Fiskal Jilid II guna menangkal dampak ekonomi akibat wabah virus corona yang telah menyebar di Indonesia. Insentif baru itu berupa keringanan bagi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan stimulus ke-II sebagai upaya menangkal dampak penyebaran virus corona. Salah satunya adalah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan selama satu semester atau enam bulan. pemerintah juga akan menangguhkan PPh Pasal 22 impor dan juga PPh 25.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati penyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menjanjikan penurunan tarif pajak melalui rancangan undang-undang (RUU) baru di sektor perpajakan.

Melalui cuitan di akun Twitter yang diposting pada Kamis (25/7), Ditjen Pajak memberikan penghitungan mengenai pengenaan pajak bagi karyawan dengan gaji Rp 8 juta. Yang berbeda ialah, isi cuitan tersebut dikemas dengan kata-kata yang menghibur.

Para pengusaha meminta pemerintah untuk segera merealisasikan pemotongan pajak penghasilan (PPh) badan usaha. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa proses penurunan tengah dilakukan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Shinta Kamdani, menyambut baik rencana pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) korporasi (badan). Dia pun menginginkan PPh badan dapat turun ke level 17 persen bersaing dengan negara tetangga seperti Singapura.

Jam pelayanan pun kini terpaksa diperpanjang lantaran banyaknya wajib pajak yang mengantre hingga sore hari.