Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta jajaran Pemprov DKI untuk menghormati tiga fungsi yang dimiliki legislatif.

Adapun alasan menjadi anggota DPR, Prasetio mengungkapkan, karena ingin menambah ilmu.

Prasetio mengaku tidak berada di lokasi ketika KPK menggeledah ruangannya sehubungan pengumpulan alat bukti terkait dengan dugaan korupsi tersebut.

Pras mengaku setuju dengan keputusan Heru. Menurutnya, ASN ingin merayakan Idulfitri bersama keluarga di lingkungan kerja.

Menurut Prasetio, Pemilu adalah pesta rakyat untuk berdemokrasi, sehingga, kata dia saat itulah rakyat menggantungkan harapan besar kepada calon peserta Pemilu.

Di tengah rangkaian acara paripurna, panitia menampilkan hiburan dari dua penyanyi yang menyanyikan lagu daerah Betawi, Kicir-Kicir dan Sirih Kuning. Di tengah-tengah penampilan, satu anggota DPRD maju ke depan untuk ‘menyawer’.

Prasetio telah diminta penjelasannya dalam sidang BK yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/2).

Prasetio juga menyebut, warga mengeluhkan keengganan Anies melanjutkan normalisasi sungai. Seperti gugatan tujuh warga Mampang, Jakarta Selatan, ke PTUN.

"Kalau saya memutuskan di ruang paripurna ini bukan di ruang bamus, saya salah. Ini kan di Bamus untuk agendakan," kata dia.

Community Action Plan (CAP) merupakan program pembangunan kampung di Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta. Yaitu penataan sebuah kampung dengan menggunakan konsultan dan melibatkan warga setempat.

Untuk fokus pekerjaan yang dilakukan sendiri, Prasetyo menyebut bahwa pada 2022 sedang dibahas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Komisi-Komisi di DPRD DKI Jakarta.

Politikus PDIP itu mengklaim bahwa tidak pernah melanggar aturan dan selalu menggunakan hak dan kewajiban sesuai aturan, selama menjabat sebagai Ketua DPRD.

Dia menyatakan laporan tersebut telah diterima oleh pihak Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Baco menyebut pihaknya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan pihak yang melakukan pelanggaran terkait tata tertib atau tatib yang telah ditentukan.

Politikus PDIP itu enggan berkomentar panjang mengenai materi pemeriksaan hari ini. Terpenting, kata Pras, penyidik bertanya mengenai alur proses penganggaran di DPRD, termasuk penganggaran untuk pengadaan lahan yang saat ini menjadi objek perkara di KPK.

Prasetio mengaku dicecar soal penganggaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di DPRD untuk Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mendorong agar penegak hukum tak tinggal diam dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Prasetio juga mendorong adanya pengajuan banding kembali.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi terlihat hadir menyaksikan sidang mantan kolega satu partainya di PDIP, Juliari Peter Batubara yang menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.