Pemerintah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022 lalu. Atas kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berakhirnya PPKM semua kementerian/lembaga (KL) kembali menjalankan program masing-masing.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga memastikan bahwa pemerintah bakal mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Airlangga menyampaikan, hasil evaluasi akan dibahas dalam Rapat Terbatas terkait PPKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Saat kebijakan PPKM dicabut, kata Iwan, capaian vaksinasi dosis penguat atau booster, terutama pada lansia harus ditingkatkan. Strategi lain menuju endemi adalah mempertahankan Keputusan Presiden terkait Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir tahun. Dengan pencabutan ini maka tidak akan ada lagi berbagai pembatasan yang semua dijalankan untuk mencegah penularan Covid-19.

Rencananya pemerintah akan mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di akhir tahun. Artinya berbagai aktivitas masyarakat akan kembali normal seperti sediakala.

Pemerintah meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan ketat saat nonton bareng Piala Dunia 2022.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal mengatakan, perpanjangan PPKM untuk mengantisipasi libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Menurut catatan Safrizal, laju pertumbuhan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir berada di atas angka 5.000 kasus aktif. Sehingga, keputusan untuk memperpanjang PPKM di Jawa dan Bali diyakini penting diberlakukan.

Kenaikan kasus harian Covid-19 di Jawa dan Bali, akhir-akhir ini bahkan di awal November tercatat 5.000 kasus aktif menjadi dasar tetap memberlakukan PPKM.

Safrizal mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebab, lanjut dia, positivity ratenya masih di atas standar normal yang ditetapkan WHO.

Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menyebut, PPKM diperpanjang agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas dan pemulihan perekonomian nasional.

Airlangga mengatakan kebanyakan kasus Covid-19 masih dominan berada di Jawa-Bali dengan jumlah sekitar 3.000 kasus. Sementara, di luar Jawa-Bali hanya sekitar 300 kasus.

Alasan ditetapkan PPKM level 1 meski kondisi kasus Covid-19 mengalami kenaikan adalah tingkat keterisian rumah sakit masih rendah.

Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali itu berdasarkan hasil rapat dilakukan hari ini.

Aturan sempat membuat publik bingung. Sebab revisi Inmendagri dilakukan dalam waktu sehari.

Pemerintah memperkirakan wilayah aglomerasi Jabodetabek dapat kembali ke level 1 dalam 1 atau 2 minggu ke depan.

Kapasitas operasional sektor esensial dan non esensial kembali 100 persen.