Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengimbau masyarakat untuk tidak menyalahgunakan fasilitas umum (fasum) sebagai lahan parkir liar. Fasilitas umum, kata Syafrin, disediakan bukan untuk milik pribadi, termasuk untuk lahan parkir.

Viral sebuah video yang memperlihatkan petugas loket parkir yang menolak uang receh. Petugas loket tersebut mengungkapkan alasan tak mau menerima uang receh. Alasannya pun jadi sorotan.

Kantong parkir itu dimaksudkan agar pengendara bermotor tertib dan tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir. Namun rencana ini masih digodok dengan mencari lahan untuk dijadikan parkir.

Pemerintah Kota Depok memilih menunda penerapan peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal garasi. Alasannya aturan itu masih akan direvisi dengan melakukan tinjauan efektivitas kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk mempunyai garasi.

Ikra menerangkan, ada kekhawatiran dari Pemkot Depok menerapkan perda ini. Yaitu akan banyak penolakan dan tidak ditaati oleh warga.

Polres Bogor, mengungkap pendapatan uang dari sektor perparkiran di Kabupaten Bogor bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Namun, kebanyakan preman yang justru mengelola parkiran di Bumi Tegar Beriman itu.

Rudy menilai kebijakan tersebut bukan menang-menangan. Sebab perekonomian di sisi selatan jalan tidak berkembang tanpa ruang parkir yang memadai.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi imbauan Kementerian Dalam Negeri terkait penataan parkir yang berpotensi merusak iklim investasi dan kenyamanan masyarakat. Imbauan itu menyusul adanya video tentang ormas yang meminta pengelolaan parkir kepada Pemkot Bekasi.

Lahan parkir di jalur utama Kota Solo terus berkurang, seiring terus bertambahnya volume kendaraan bermotor. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) berencana memanfaatkan area pejalan kaki (city walk) di Jalan Slamet Riyadi sebagai area parkir tepi jalan (on street).

"Sekarang kan belum alih fungsi, jadi masih bisa dipakai. Mereka booking sudah lama juga. Kalau nanti sudah alih fungsi, gak akan ada acara lagi di sini," ungkap salah satu petugas yang tidak ingin disebut namanya.

Pengguna motor cukup membayar Rp2000, mobil Rp5000, dan bus Rp8000. Ini berlaku untuk satu hari penuh, tidak ada penambahan.

Selama Budi menggunakan transportasi umum, ia sampai tempat kerja tidak terlambat karena terbebas dari kemacetan. Bahkan, Budi merasa kocek yang dirogohnya dari kantong lebih hemat ketika menggunakan fasilitas Park and Ride ini. Ia hanya mengeluarkan uang Rp15.000 saja untuk bayar parkir dan naik ke transportasi umum.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan akan menindak tegas para penyedia jasa parkir yang diduga melakukan pelanggaran aspek operasional klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen. Pelanggaran ini nantinya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Dia menambahkan, Pemkot Depok sedianya jeli mengambil satu kebijakan khususnya terhadap pelayanan publik. Anis tidak sependapat jika keamanan sebagai alasan pembeda parkir antara laki-laki dan perempuan.

Pria berseragam Dinas Perhubungan berdiri di depan pintu masuk parkir RSUD Kota Depok. Namanya Choirul. Saban hari dia sibuk mengatur pengendara sepeda motor yang ingin memarkirkan kendaraan. Tapi lebih dulu Choirul melihat jenis kelamin si pengemudi.

Semrawut Ojek Online Mangkal di Badan Jalan Bikin Kemacetan. Kurangnya pengawasan petugas dan tidak disiplinnya pengendara ojek online dalam memarkirkan sepeda motor hingga di badan jalan menyebabkan kemacetan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut.

Aplikasi Parkir Online Mulai Digunakan di Ibu Kota. Parkir online berbasis aplikasi mulai diterapkan di Ibu Kota menggantikan parkir meter yang sebelumnya telah diluncurkan untuk mendukung program Smart City.

Ketua Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, adanya petugas parkir liar itu menunjukkan ketidaktegasan Pemprov DKI. Seharusnya, dia menambahkan, Pemprov DKI melanjutkan program pemberantasan parkir liar yang sebelumnya pernah dicanangkan.