Bahkan, salah satu pedagang sampai melempar barang jualannya agar tidak diambil oleh Satpol PP. Suara histeris teriakan dari warga pun terdengar, saat belasan petugas terdorong satu sama lain dengan pedagang karena hendak memindahkan barang dagangan.

Para PKL itu ditemukan di sepanjang Jalan Jatibaru yang dekat dengan akses Pasar Tanah Abang, sekitar lima pedagang kaki lima di kawasan itu diperingatkan agar tidak lagi berjualan karena dapat menimbulkan gerombolan massa yang berpotensi besar menjadi tempat penularan Covid-19.

"(Dibongkar) akhir Februari. Kita sudah sosialisasi (kepada PKL)," ujar Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat dihubungi, Senin (10/2/2020).

Produk Garmen Asing Merambah ke Pasar Tanah Abang. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan di Pasar Tanah Abang sulit ditemukan produk asli buatan dalam negeri karena banjirnya produk garmen luar negeri.

Menurutnya jika ada PKL di trotoar, akan melengkapi dan memudahkan pejalan kaki. Dia mencontohkan kawasan Sudirman-Thamrin saat ini yang dinilai tidak lengkap karena PKL tak diizinkan berjualan.

Tidak hanya Perda, Adi menambahkan, pihaknya juga mengandalkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR) Nomor 3 tahun 2014 yang menyebut mengenai batasan lebar penggunaan trotoar.

Berdasarkan Permen PUPR tersebut, mengharuskan trotoar memiliki lebar minimal 5 meter untuk mengakomodir kegiatan ekonomi. Dimana nantinya 3 meter untuk kegiatan ekonomi dan 2 meter sebagai lahan untuk pejalan kaki.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI menyambut baik rencana revitalisasi ini demi mengembalikan fungsi trotoar yang dikhususkan bagi pejalan kaki. Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, M Taufik.

Hari menegaskan, para PKL di Tanah Abang memang harus terus ditindak tegas. Sebab, mereka sering tidak memedulikan keamanan orang lain saat berjualan.

Hikam mengingatkan, Mahkamah Agung telah memutuskan untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Seharusnya, dia menambahkan, Anies menyediakan tempat untuk PKL.

"Sering kali pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai kita viralkan dan caci-maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian," kata Anies.

"Jangan sampai pemerintah mengambil jalan pintas dalam memberdayakan pedagang kecil dengan membolehkan pedagang berada di fasilitas umum. Ada hak-hak seperti pejalan kaki yang direnggut di sana," tegas Idris Ahmad, anggota DPRD DKI dari PSI lainnya.

Jauh sebelum putusan MA, pedagang di Jl Jatibaru, Tanah Abang sudah tidak lagi menempati badan jalan. Mereka kini berjualan di skybridge, meski belum semua mendapatkan lapak. Mereka mengaku lebih nyaman berjualan di skybridge.

Pemilik warung kopi di sekitar lokasi mengakui Jl Jatibaru lebih kosong dari sebelumnya setelah dipasang pagar. Namun, dia akui ada yang membandel menggelar lapak dagangnya. Sebagian juga memilih menempati trotoar. Dulu, katanya, saat tenda pedagang didirikan di badan jalan, orang-orang kesulitan berjalan kaki.

MA Kabulkan Gugatan Anggota DPRD DKI Terkait Penutupan Jalan untuk Berdagang. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian gugatan William Aditya Sarana atas kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait alih fungsi jalan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima. Peraturan itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang yang ada.

Sepinya Penampungan PKL di Blok F Pasar Tanah Abang. Hingga kini kios tempat penampungan yang disediakan untuk PKL Jalan Jati Baru yang tidak mendapatkan lahan di Skybridge Tanah Abang masih sepi dan belum ditempati oleh pedagang.

Sebelumnya, Polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka atas kericuhan yang terjadi di Pasar Tanah Abang saat penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Kejadian ini terjadi pada Kamis (17/1) kemarin.