Poster Marsinah dan 13 aktivis yang hilang hiasi sudut Kota Depok. Keberadaan poster-poster tersebut mengingatkan masyarakat bahwa masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Anggota DPR dari Fraksi PKB Faisol Riza juga mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menagih penyelesaian kasus HAM penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998. Setelah sebelumnya dia bersurat kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Faisol Riza bersurat kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Surat tersebut berisi permohonan kepada DPR untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR terkait kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998.

Pengusutan kasus pelanggaran HAM masa lalu, kata dia, terbentur mekanisme dan hal teknis lain. Jokowi tidak bisa mengintervensi proses investigasi yang tengah dilakukan oleh lembaga dan institusi pemerintah yang sedang bekerja.

Presiden Joko Widodo didesak keluarga korban penculikan 1998, untuk menuntaskan kasus per kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM merupakan janji Presiden Jokowi yang masuk dalam Nawacita.

Jaksa Agung beralasan, tidak adanya pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM menjadi kendala dalam penuntasan kasus HAM berat masa lalu.

Usman Hamid menilai, keputusan Jaksa Agung mengembalikan sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah bentuk ketidakpatuhan pada perintah Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat dikembalikan ke Komnas HAM karena masih ada petunjuk yang belum dilengkapi.

Jokowi dinilai perlu mengambil sikap dengan segera menerbitkan Perpu penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebab, perintah terhadap Jaksa Agung untuk penyelesaian perkara terbukti tidak ada aksi nyatanya.

Sepuluh pelanggaran HAM berat tersebut yakni penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, peristiwa Mei 1998, peristiwa Talangsari, kasus Wamena, peristiwa Wasior, peristiwa Jambu Keupok, peristiwa Simpang KKA dan Rumoh Geudong.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais menyoroti kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum mampu dituntaskan era Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Hal tersebut diingatkan Hanafi dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia.

Pertemuan yang sebelumnya diadakan di Oslo pada Juni 2017, akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Norwegia Borge Brende.

Komnas HAM menilai, komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam menuntaskan kasus intolerasi masih lemah. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik memberikan nilai kurang dari 50 untuk kinerja pemerintah dalam hal penuntasan kasus intoleransi.

"Kita ingin supaya kita jujur kepada bangsa ini, jujur kepada seluruh masyarakat, bahwa kita harus menyelesaikan dengan cara yang benar dan adil. Yang penting itu. Jangan sampai juga dalam penyelesaian ini justru menimbulkan masalah baru. Jangan sampai. Karena bangsa ini menatap ke depan bukan sekarang," tegas Wiranto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima peserta aksi Kamisan atau keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, Kamis (31/5) kemarin di Istana Negara. Aktivis hak azasi manusia (HAM), Haris Azhar menilai, pertemuan itu hanya dagelan karena dilakukan menjelang tahun politik.

Ignatius Sandyawan Sumardi atau Romo Sandyawa menuturkan tuntutan para keluarga korban adalah agar Jokowi mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Sikap pemerintah Myanmar soal pelanggaran HAM di Rakhine masih mendua, walau kini rezim demokratis berkuasa

Mereka membawa poster berisikan isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.