Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan mencatat sampai 1 Maret 2022 jam 8 pagi, jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebanyak 17.944. Terdapat 20.074 surat keterangan yang diajukan oleh WP peserta PPS.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjuk 4 perusahaan untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Keempat perusahaan tersebut adalah Udemy Inc, Vonage Business Inc, Blizzard Entertaiment Inc, dan Twitch Interactive Singapore Pvt, Ltd.

Dari jumlah kepesertaan tersebut, PPh yang sudah disetorkan ke negara mencapai Rp1,9 triliun. Sedangkan harta bersih yang telah diungkap sebanyak Rp18,4 triliun.

Sumber penerimaan tersebut berasal dari beberapa pos perpajakan negara. Dari PPh non migas tercatat penerimaan sebesar Rp61,14 triliun atau tumbuh 56,7 persen. Angka ini lebih tinggi dari capaian di Januari 2021 sebesar Rp39,02 triliun karena mengalami kontraksi 15,75 persen.

Pemerintah mengatakan, adanya pengenaan pajak karbon merupakan sebuah sinyal yang kuat sebagai komplemen atau pelengkap dari mekanisme pasar karbon. Pajak karbon tertuang dalam undang-undang harmonisasi perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan, pelaksanaan transaksi private placement untuk dana PPS tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022.

Negara anggota G20 menyepakati pajak minimum untuk perusahaan global (global minimum tax) akan diimplementasikan pada 2023 mendatang. Ini merupakan hasil dari pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, negara anggota G20 sepakat untuk memungut pajak internasional di sektor perdagangan digital. Dalam rangkaian acara Presidensi G20 tersebut telah disepakati mekanisme perpajakan sektor digital antar negara.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS hingga 12 Februari 2022 sebanyak 12.763 orang, dengan 14.122 surat keterangan. Sementara nilai pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai Rp 13,5 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu memperkirakan, rasio pajak atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan mencapai 9,3 hingga 9,5 persen pada 2022. Sementara itu, pada tahun lalu rasio pajak terhadap PDB mencapai 9,11 persen.

SBN yang ditawarkan berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga negara syariah (SBSN). Pembeliannya dilakukan di pasar perdana dengan transaksi private placement. Pembelian dilakukan melalui dealer utama secara periodik setiap bulan.

Direktorat Jenderal pajak Kementerian Keuangan mencatat, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah diikuti 9.545 Wajib Pajak (WP). Sampai tanggal 31 Januari 2021 tercatat sudah ada 10.472 surat keterangan yang masuk dalam program ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetorkan pajak dan sisa anggaran ke Negara lebih dari Rp450 Miliar pada tahun 2021. OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola penggunaan anggaran dan memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ada penurunan sanksi bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Pengurangan sanksi tersebut bertujuan agar Wajib Pajak (WP) tidak ragu untuk taat pajak.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta para Wajib Pajak (WP) untuk ikut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sedang berlangsung sampai akhir Juni tahun ini. Dia tak ingin ada WP yang masih menyembunyikan harta atau aset dan terkena patroli Dirjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mencatat, per hari ini, Jumat (21/1), sudah ada 6.443 wajib pajak yang ikut dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Di mana jumlah harta yang dilaporkan mencapai Rp 4,7 triliun, sedangkan dari PPh Final jumlahnya mencapai Rp 500 triliun.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berharap agar pemerintah tidak mengoreksi target pajak 2022 sebesar Rp1.265 triliun. Meski pada 2021 penerimaan pajak mencapai Rp1.229,6 triliun, angka ini melebihi target pajak 2021 sebesar Rp1.277,5 triliun.