Berdasarkan aturan tersebut, kendaraan yang data registrasinya dihapuskan tersebut tidak akan bisa diregistrasikan lagi. Artinya kendaraan tersebut berstatus bodong permanen dan hanya bisa jadi hiasan atau pajangan.

Artinya kendaraan yang tidak membayar pajak selama 2 tahun akan dihapuskan sesuai dengan Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kendaraan beroda 2 hingga lebih yang dimiliki masing-masing masyarakat Indonesia tentu harus melakukan pembayaran pajak setiap tahun dan pajak 5 tahunan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, membayar pajak harus dilakukan sehingga tidak merugikan satu sama lainnya.

Pemerintah berencana menaikkan pajak untuk kendaraan yang berbahan bakar fosil atau BBM. Strategi yang akan dilakukan tentu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan tetap untuk mendukung pertumbuhan investasi hijau.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah telah membuka peluang untuk investasi hijau yang masuk ke Indonesia. Berbagai macam insentif telah disiapkan untuk teknologi ramah lingkungan kepada para calon investor.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono mengatakan, masyarakat kini tak perlu lagi telat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebab, kini sudah ada aplikasi dengan nama Samsat Digital Nasional (Signal), yang dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pemutihan denda akan berlangsung mulai 15 September 2022 hingga 15 Desember 2022.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menyampaikan, saat ini aturan tersebut tengah dalam tahap sosialisasi. Selain kepada masyarakat, pihaknya juga gencar melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi.

Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pemanfaatan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti atau perumahan masih jauh dari yang ditargetkan.

Menurut Firman, kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pengendara bermotor, yang nantinya bisa berefek baik pada maksimalnya pelayanan publik.

Melihat data tersebut, Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional juga telah meresmikan gedung Sekretariat bersama sebagai Command Center Samsat Nasional yang bertempat di Gedung Utama Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta.

Pemerintah telah mengucurkan dana untuk insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) berupa sampai bulan Juni sebesar Rp 385 miliar. Insentif tersebut diberikan hanya untuk kendaraan bermotor jenis tertentu.

Dia mencontohkan ketika seseorang yang membeli mobil kepada orang lain, acap kali tidak akan mengubah data kepemilikannya.

Membayar pajak kendaraan bermotor memang merupakan salah satu kewajiban bagi setiap pemiliknya. Hal itu tak terkecuali bagi seseorang yang membeli motor bekas.

Simak cara bayar pajak kendaraan secara online selengkapnya di sini!

Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban. Disarankan pula bagi setiap warga yang memiliki kendaraan bermotor jangan telat membayarkan pajak. Sebab hal ini akan membuatnya mengeluarkan biaya lebih banyak akibat denda. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur menunggak pajak kendaraan bertahun-tahun?

Ratusan kendaraan dinas Pemkab Rejang Lebong yang menunggak pembayaran pajak ini terdiri dari kendaraan jenis Jeep sebanyak 15 unit, kemudian kendaraan jenis mini bus sebanyak 65 unit.

Kepala UPTD PPD Samsat Rejang Lebong, Heppy Yunizar mengatakan, tunggakan kendaraan dinas milik Pemkab Rejang Lebong tersebut baik jenis kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam terhitung sejak lima tahun belakangan dengan nilai tagihan mencapai Rp1,042 miliar.